Topik Terkait
11 artikel terbit
Berita Terbaru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperketat pengawasan terhadap sektor keuangan digital di Indonesia. Melalui aturan terbaru, DJP wajibkan platform kripto kumpulkan data domisili nasabah.
19 Agustus 2026
Bisnis
Pemerintah bersiap menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2025.
Business
Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menandai babak baru dalam sistem perpajakan tanah air, di mana Indonesia kini bersanding dengan Filipina...
17 Agustus 2026
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.
12 Agustus 2026
Penerapan penuh tarif PPN 12 persen dijadwalkan baru akan dimulai secara resmi pada tanggal 1 Februari 2025. Walaupun tanggal peresmian tersebut sudah ditetapkan, sejumlah penyesuaian harga barang dan jasa sudah mulai dirasakan oleh...
11 Agustus 2026
Dua topik utama di sektor ekonomi dan energi menjadi perhatian hangat pembaca di tanah air baru-baru ini. Informasi mengenai penyebab Vietnam berhasil menyalip Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta usulan...
2 Agustus 2026
Nasional
Pemerintah Indonesia secara resmi menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan tarif pajak dalam rangka mendongkrak penerimaan negara.
Ekonomi
Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) sepanjang tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data resmi, setoran pajak dari sektor ini berhasil mencapai angka Rp21,1 triliun.
31 Juli 2026
Indonesia sedang merancang strategi besar untuk menempatkan dirinya dalam peta keuangan global. Melalui draf Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII), pemerintah bersiap menggelar karpet merah bagi investor...
27 Juli 2026
Kepala Staf Presiden, Dudung Abdurachman, meluruskan polemik yang mengemuka: pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) tidak akan menyentuh urusan menagih pajak dari pintu ke pintu.
26 Juli 2026
Kesabaran pemerintah terhadap peserta Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang membandel tampaknya sudah mencapai batas.