Indonesia sedang merancang strategi besar untuk menempatkan dirinya dalam peta keuangan global. Melalui draf Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII), pemerintah bersiap menggelar karpet merah bagi investor asing dengan menawarkan paket insentif perpajakan yang sangat agresif. Kebijakan ini tidak main-main, sebab fasilitas bebas pajak tersebut dirancang untuk bertahan hingga setengah abad alias 50 tahun. Langkah berani ini diharapkan mampu menyulap kawasan khusus tersebut menjadi magnet baru bagi modal global di Asia Tenggara, menyaingi pusat-pusat keuangan yang sudah mapan.
Berdasarkan dokumen draf aturan teranyar, kelonggaran fiskal yang ditawarkan mencakup tiga pilar utama perpajakan nasional, yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) beserta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), hingga urusan kepabeanan. Durasi fantastis selama 50 tahun ini secara khusus dialokasikan untuk memanjakan pelaku usaha di sektor pajak penghasilan. Pemerintah membidik setidaknya 18 jenis kegiatan usaha jasa keuangan serta investasi yang dikelola oleh subjek pajak luar negeri agar bersedia memindahkan atau mengembangkan sayap bisnis mereka ke kawasan PFII.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Kebaikan fiskal ini tidak hanya dinikmati oleh pemain utama di sektor keuangan global. Para pelaku usaha yang bergerak di bidang penunjang jasa keuangan juga akan kecipratan fasilitas serupa, meskipun dengan masa berlaku yang disesuaikan menjadi lebih pendek. Kendati demikian, otoritas memperketat syarat penerima manfaat ini agar tidak terjadi kebocoran potensi penerimaan negara. Insentif PPh tersebut hanya sah diberikan atas keuntungan yang benar-benar bersumber dari aktivitas di dalam kawasan PFII, serta menyasar pelaku usaha, tenaga ahli asing, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kualifikasi ketat tertentu saja.
Lebih rinci lagi, draf regulasi ini memaparkan berbagai bentuk relaksasi PPh yang menggiurkan bagi para ekspatriat dan korporasi multinasional. Mulai dari pembebasan pajak atas penghasilan yang didapat dari luar Indonesia, pemotongan pajak penghasilan badan, pengenaan PPh final sebesar nol persen, hingga pengecualian status sebagai subjek pajak dalam negeri. Menariknya, bagi pelaku usaha di sektor keuangan, sektor penunjang, serta lembaga pengelola kawasan seperti LP PFII dan LPJK PFII, pemerintah siap memberikan diskon pajak penghasilan badan hingga 100 persen untuk mendukung kelancaran operasional mereka di sana.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Selain urusan transaksi keuangan, pembangunan fisik di kawasan PFII juga mendapatkan dorongan insentif yang masif guna mempercepat kesiapan infrastruktur. Pemerintah berencana membebaskan PPN dan PPnBM untuk impor serta penyerahan barang maupun jasa kena pajak yang berkategori strategis. Kategori komoditas strategis ini mencakup pembangunan fisik esensial seperti rumah tapak baru, unit rumah susun, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga pergudangan. Dengan kelonggaran ini, pembangunan infrastruktur pendukung di dalam kawasan diharapkan dapat berjalan cepat dan efisien demi menyokong ekosistem finansial yang modern dan terintegrasi.
