Kesabaran pemerintah terhadap peserta Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang membandel tampaknya sudah mencapai batas. Setelah bertahun-tahun memberikan kelonggaran dan insentif agar aset luar negeri dibawa pulang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini memilih jalur tegas. Ia menetapkan bahwa sampai tutup tahun 2026 semua peserta masih diberi kesempatan terakhir. Jika tidak juga memenuhi komitmen, setiap rupiah yang masuk ke Indonesia akan dihadang pemeriksaan pajak dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini adalah pergeseran mencolok dari pendekatan persuasif ke penegakan aturan yang sesungguhnya.
Sejak gelombang pertama pengampunan pajak bergulir pada 2016 dan berlanjut ke PPS di 2022, ribuan wajib pajak telah mendeklarasikan harta yang tersimpan di luar negeri. Sebagian dari mereka menyanggupi repatriasi dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tarif tebusan ringan dan penghapusan sanksi. Pemerintah bahkan meluncurkan instrumen investasi khusus seperti Patriot Bond untuk menampung dana yang kembali. Namun, realisasi di lapangan tidak seindah dokumen komitmen. Masih banyak wajib pajak yang menunda-nunda atau bahkan mengabaikan kewajiban mereka, sehingga memicu keheranan Purbaya. Dia mempertanyakan efektivitas terus-menerus membujuk pihak yang sudah diberi fasilitas lengkap tetapi tetap tidak bergeming.
Puncak kegundahan itu disampaikan Purbaya di kantornya, Kamis (23/7/2026), dengan nada yang menggambarkan habisnya toleransi. Ia menyiratkan bahwa pintu ajakan sudah tertutup. Pemerintah akan mengambil posisi diam sepanjang sisa semester kedua 2026, memberi ruang terakhir bagi peserta untuk menuntaskan repatriasi. Setelah pergantian kalender ke 2027, tidak ada lagi senyap. “Awal tahun (2027) saya akan kerjain seperti itu,” ujarnya, merujuk pada pemeriksaan pajak yang selama ini memang menjadi kewenangan normal otoritas fiskal, tetapi sengaja ditunda demi memberi napas bagi program sukarela.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Yang membuat babak baru ini berbeda adalah keterlibatan penuh PPATK. Setiap dana yang mengalir dari luar negeri akan dipantau secara transaksional, lalu dicocokkan dengan basis data peserta tax amnesty. Kementerian Keuangan akan memanfaatkan jejak keuangan untuk menelusuri apakah aset yang masuk sudah sesuai dengan komitmen repatriasi atau justru merupakan harta yang selama ini disembunyikan. Purbaya menegaskan bahwa ini bukanlah ancaman kosong, melainkan pengembalian pada fungsi dasar pemeriksaan perpajakan yang sebelumnya dilumpuhkan selama masa insentif. Dengan kolaborasi ini, celah untuk mengalirkan dana tanpa memenuhi janji repatriasi akan semakin sempit.
Bagi peserta TA dan PPS yang hingga kini asetnya masih terparkir di luar negeri, pesan yang dikirim sudah tidak bisa ditawar lagi. Sisa waktu hingga akhir 2026 bukanlah masa negosiasi, melainkan batas akhir untuk menghindari konsekuensi. Jika tidak segera bertindak, dana yang masuk setelah periode tersebut berpotensi dikenai pajak penuh dan sanksi tambahan yang seharusnya sudah dihapus bila mereka patuh. Purbaya ingin memastikan bahwa era “rayuan manis” telah usai. Pemerintah kini bersandar pada data dan sistem perbankan untuk menegakkan kepatuhan, bukan lagi pada itikad baik semata.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Dengan menggandeng PPATK, Kementerian Keuangan sedang menguji kapasitas transparansi perpajakan Indonesia pasca gelombang keterbukaan global. Langkah ini dapat menjadi preseden bahwa pengampunan bukan berarti abai selamanya. Wajib pajak yang semula merasa aman karena setoran tebusan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa janji repatriasi akan terus diawasi hingga tuntas. Masyarakat dan pelaku pasar pun menunggu: akankah jaring pengawasan ini benar-benar efektif atau hanya menjadi tekanan psikologis di pengujung tahun. Yang pasti, waktu menentukan segalanya—dan 2027 bukan lagi masa menanti.
