Pemerintah pusat menegaskan tidak ada toleransi bagi pemerintah daerah yang menunda pembayaran gaji pegawai negeri sipil atau bahkan merumahkan mereka dengan alasan keterbatasan anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dengan tegas bahwa hak-hak aparatur sipil negara harus tetap terpenuhi di tengah kondisi keuangan daerah bagaimanapun. Guna mengantisipasi daerah yang benar-benar kehabisan napas finansial, Kementerian Dalam Negeri kini tengah merancang opsi bantuan darurat berupa skema tambahan anggaran atau top-up. Namun, bantuan ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma tanpa evaluasi yang ketat.
Skema top-up anggaran tersebut diposisikan sebagai langkah darurat paling akhir. Tito Karnavian tidak ingin kebijakan ini justru membuat pemerintah daerah menjadi manja dan enggan berbenah dalam mengelola keuangan mereka. Sebelum bantuan pusat mengalir, setiap daerah diwajibkan melakukan efisiensi internal secara maksimal, menggenjot Pendapatan Asli Daerah, serta mengoptimalkan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak mereka. Hal ini disampaikan Mendagri seusai melakukan pertemuan koordinasi dengan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (27/7).
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan sedang berpacu dengan waktu untuk merampungkan proses rekonsiliasi data keuangan daerah. Langkah ini krusial untuk memetakan kondisi fiskal riil di setiap wilayah secara presisi, sehingga bantuan tambahan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Proses penyelarasan data tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan. Hingga kini, pemerintah pusat masih menutup rapat informasi mengenai jumlah daerah yang berpotensi menerima suntikan dana maupun total anggaran yang disiapkan.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Tito menilai banyak daerah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal yang cukup jika mereka mau memangkas pos belanja yang tidak mendesak. Sebagai contoh konkret, hasil evaluasi di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan adanya pos belanja operasional dan pemeliharaan yang masih bisa disederhanakan. Hasil penghematan dari pos-pos tersebut terbukti mampu dialokasikan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai, tanpa harus meminta bantuan tambahan dari Jakarta.
Selain penghematan belanja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi instrumen penting yang ditekankan oleh Mendagri. Kota Pekanbaru menjadi contoh sukses yang disorot karena berhasil mendongkrak PAD dari Rp800 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp1,2 triliun untuk tahun 2025. Keberhasilan ini dicapai melalui langkah taktis berupa penyederhanaan birokrasi dalam sistem pembayaran pajak serta retribusi daerah. Skema serupa diharapkan dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain yang sedang mengalami defisit anggaran belanja pegawai.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Bagi daerah dengan kapasitas PAD yang sangat terbatas namun memiliki hak Dana Bagi Hasil, Mendagri telah meminta Kementerian Keuangan untuk mempercepat proses penyalurannya. Percepatan pencairan DBH ini diharapkan bisa menjadi solusi cepat untuk menambal kebutuhan belanja pegawai. Melalui kombinasi pengetatan ikat pinggang di daerah dan dukungan bersyarat dari pusat, pemerintah berharap hak-hak para abdi negara di seluruh penjuru tanah air tetap terlindungi tanpa membebani APBN secara berlebihan.
