Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah selesai menggelar dan memimpin rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencatatkan momentum penting dengan pelibatan institusi baru. Rapat koordinasi perdana yang kerap disebut sebagai forum "KSSK Plus Danantara" ini dilaksanakan di Gedung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.
Dalam pertemuan tersebut, KSSK yang secara reguler terdiri dari jajaran pimpinan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), memperluas keanggotaan koordinasinya. Atas arahan langsung dari Presiden, KSSK mengundang jajaran pimpinan tinggi dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pejabat BPI Danantara yang hadir secara langsung dalam pertemuan ini adalah Chief Executive Officer (CEO) Danantara Roeslan Perkasa Roeslani serta Chief Operating Officer (COO) Danantara Donny Oskaria. Kehadiran kedua tokoh penting ini menandai integrasi formal pengelolaan investasi negara ke dalam forum pemantauan stabilitas keuangan.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Fokus utama dari rapat koordinasi ini adalah membahas penguatan koordinasi antarinstansi yang mengelola perekonomian nasional. Para pimpinan lembaga yang hadir sepakat bahwa sinergi yang lebih erat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan melibatkan BPI Danantara, pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan investasi strategis yang dijalankan dapat sejalan dan mendukung kebijakan moneter, fiskal, serta pengawasan sektor keuangan yang selama ini dikoordinasikan oleh KSSK.
Pelibatan BPI Danantara dalam rapat KSSK ini didasarkan pada instruksi Presiden yang melihat pentingnya penyelarasan visi antara pengelola investasi negara dengan para otoritas keuangan. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan bauran kebijakan yang lebih solid. Dengan adanya koordinasi yang lebih luas, potensi tumpang tindih kebijakan atau sumbatan komunikasi antarlembaga pengelola ekonomi dapat diminimalkan, sehingga respon terhadap dinamika pasar keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Pertemuan yang berlangsung di Gedung LPS Jakarta ini juga menandai awal dari pola koordinasi baru yang lebih inklusif di sektor keuangan Indonesia. Seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi yang intensif guna mengawal stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPI Danantara, pemerintah optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat fondasi keuangan negara dari berbagai potensi risiko di masa mendatang.
