Bagaimana nasib pembangunan area perkantoran lembaga tinggi negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah situasi geopolitik global memanas? Banyak pihak bertanya-tanya apakah ketegangan internasional akan menghambat target pemindahan pusat pemerintahan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) kini tengah menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku akibat konflik geopolitik, namun pengerjaan fisik di lapangan terus diupayakan berjalan.
Pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif ini mengalami kendala eksternal akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Konflik tersebut memicu lonjakan harga solar industri yang berimbas langsung pada biaya operasional proyek. Berdasarkan data Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), harga minyak global melonjak sebesar 37,41 persen sepanjang periode 28 Februari hingga 1 Juli 2026. Dampak paling signifikan dirasakan pada harga solar industri yang naik 41,52 persen, di mana harga solar yang semula Rp 12.500 per liter melonjak ke kisaran Rp 20.000 per liter, bahkan sempat menyentuh angka Rp 28.000 hingga Rp 30.000 per liter. Tidak hanya bahan bakar, harga material konstruksi lain juga ikut terkerek naik per 1 Juli 2026, seperti besi beton yang naik 27,78 persen dan aspal yang meningkat 23,85 persen.
Meskipun dibayangi kenaikan harga material, OIKN tetap menargetkan penyelesaian fisik kawasan perkantoran yudikatif dan legislatif ini rampung pada rentang tahun 2027 hingga 2028. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 OIKN, Sony Alisa, menjelaskan bahwa pembangunan fisik kompleks yudikatif ditargetkan bisa menyentuh angka 40 persen pada akhir tahun 2026. Target akhir untuk penyelesaian fisik perkantoran yudikatif ini dijadwalkan pada 25 Desember 2027. Kompleks yudikatif ini mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.
Simalungun Diguncang Gempa, Pasokan BBM dan LPG Dijamin Aman
Saat ini, progres pembangunan yudikatif terus menunjukkan pergerakan setelah delapan bulan pengerjaan. Paket pembangunan gedung MA dan Plaza Keadilan yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp 1,4 triliun telah mencapai progres 12,5 persen. Sementara itu, paket pembangunan gedung MK, KY, dan Masjid Kawasan yang dikerjakan oleh ADHI-Deta Decon KSO bernilai kontrak Rp 1,65 triliun dan mencatatkan progres sebesar 12,41 persen.
Di sisi lain, proyek kawasan legislatif yang mencakup gedung DPR, MPR, dan DPD juga ditargetkan selesai secara fisik pada Desember 2027. PPK-E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, memaparkan bahwa total nilai kontrak untuk lima paket pengerjaan di kawasan legislatif ini mencapai Rp 8,24 triliun. Paket-paket tersebut meliputi Gedung Sidang Paripurna, DPR 1, DPR 2, MPR, DPD, serta fasilitas penunjang seperti Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, dan Taman Rakyat.
Jembatan Garuda Permudah Akses Warga Pinggiran Banjarmasin-Banjar
Rincian progres untuk masing-masing gedung legislatif setelah beberapa bulan berjalan bervariasi. Gedung Sidang Paripurna dengan kontrak Rp 1,24 triliun mencatatkan progres 12,147 persen. Gedung DPR 1 yang bernilai kontrak Rp 1,84 triliun mencapainya di angka 11,029 persen, sedangkan Gedung DPR 2 dengan nilai kontrak Rp 1,96 triliun berada di angka 9,927 persen. Untuk pembangunan gedung DPD yang bernilai kontrak Rp 1,48 triliun, progres fisiknya telah mencapai 9,404 persen. Terakhir, pembangunan gedung MPR dengan nilai kontrak Rp 1,70 triliun mencatatkan progres sebesar 10,559 persen. OIKN terus berupaya mengawal proyek strategis ini agar tetap berjalan sesuai dengan garis waktu yang telah ditetapkan di tengah fluktuasi ekonomi global.
