Bagaimana bisa dana kas tingkat Rukun Warga (RW) yang dikumpulkan dari warga diduga mengalami kebocoran hingga miliaran rupiah tanpa disadari selama bertahun-tahun? Pertanyaan ini mengemuka seiring dengan mencuatnya kasus hukum di Jakarta Utara, di mana seorang eks Ketua RW dipolisikan terkait dugaan penggelapan kas Rp 11 miliar. Laporan polisi tersebut dilayangkan oleh pengurus baru yang menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan selama periode kepengurusan sebelumnya.
Kasus ini menyeret mantan Ketua RW 11 Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, berinisial E, serta mantan Sekretaris RW berinisial B. Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana kas RW 11 sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Laporan resmi telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Jakarta Utara pada 27 Juni 2026 pukul 20.53 WIB dengan nomor laporan LP/B/1465/VI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA. Pelapor dalam kasus ini adalah Rakhman Permana, yang bertindak selaku kuasa hukum dari Ketua RW 11 yang baru menjabat.
Menakar Arah Regulasi, Antara Pengesahan Revisi Undang-Undang ITE Terbaru dan Reformasi Keuangan P2SK
Dugaan penyelewengan ini bermula dari tata kelola keuangan yang dinilai tidak lazim sejak awal kepengurusan mereka terbentuk pada 30 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kapuk Muara Nomor 130 Tahun 2021. Pada saat itu, bendahara RW berinisial E. T. diminta untuk membuka rekening khusus guna menampung kas RW. Namun, alih-alih dipegang oleh bendahara, buku rekening beserta kartu ATM justru dikuasai sepenuhnya oleh Sekretaris B. Kejanggalan berlanjut pada April 2022 saat E. T. meminta agar rekening atas namanya tersebut tidak lagi digunakan untuk transaksi kas RW.
Merespons permintaan bendahara, B kemudian meminta Ketua RT 08 berinisial J. W. untuk membuka rekening pribadi baru yang akan difungsikan sebagai wadah kas RW. Meskipun menggunakan nama pribadi orang lain, kendali penuh atas rekening baru tersebut tetap berada di tangan Sekretaris B. Praktik ini terus berjalan hingga akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan pada 5 Mei 2026. Melalui SK Lurah Kapuk Muara Nomor 104 Tahun 2026, E mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh T. P. sebagai Ketua RW 011 yang baru. Setelah resmi menjabat, T. P. melakukan inventarisasi serta penelusuran dokumen keuangan untuk periode September 2021 hingga September 2024, yang kemudian menyingkap adanya indikasi penggelapan dana sekitar Rp 11 miliar.
Penerapan Identitas Kependudukan Digital Terus Diakselerasi untuk Layanan Publik
Sebelum menempuh jalur hukum, pengurus RW 011 sebenarnya telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Mereka melayangkan surat undangan klarifikasi pertama kepada B pada 5 Juni 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Upaya kedua dilakukan pada 11 Juni 2026 dengan mengirimkan surat tembusan kepada Lurah, Camat, hingga Walikota, tetapi B kembali mangkir tanpa memberikan alasan yang jelas. Karena tidak adanya iktikad baik, kasus ini akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini, E dan B terancam dijerat dengan Pasal 486 dan/atau Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penggelapan. Hingga saat ini, proses penyelidikan oleh Polres Metro Jakarta Utara masih berjalan untuk membuktikan kebenaran nilai kerugian serta keterlibatan para terlapor.
