Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 17,52 triliun untuk mendukung penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua. Anggaran ini disiapkan untuk mendanai program bantuan yang menyasar puluhan juta keluarga penerima di seluruh Indonesia. Berbeda dengan skema penyaluran bulanan biasa, bantuan pangan kali ini direncanakan akan langsung didistribusikan sekaligus untuk jatah tiga bulan alokasi, yaitu Juli, Agustus, dan September.
Rencana penyaluran sekaligus atau secara "one-shot" ini dijadwalkan akan mulai berjalan pada bulan Agustus mendatang. Dengan skema ini, sebanyak 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tanah air akan menerima bantuan beras secara langsung untuk tiga bulan alokasi tersebut. Adapun total volume beras yang akan digelontorkan dalam program ini mencapai 997,2 ribu ton, di mana masing-masing KPM akan mendapatkan jatah beras sebanyak 10 kilogram per bulan alokasi. Untuk mendukung kelancaran program ini, Perum Bulog memastikan bahwa persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang-gudang mereka berada dalam kondisi aman dan memadai, yakni mencapai 5,25 juta ton.
Keputusan mengenai mekanisme penyaluran sekaligus ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (27/7). Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengonfirmasi kebijakan tersebut saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Menurut Astawa, Kementerian Keuangan memberikan ruang regulasi yang memungkinkan penyaluran bantuan langsung dirapel untuk tiga bulan sekaligus. Secara administratif, persetujuan anggaran tambahan tersebut saat ini tengah diproses untuk diterbitkan menjadi Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA).
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Penyaluran bantuan pangan pada tahun 2026 ini tercatat memiliki durasi alokasi yang lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, program bantuan pangan beras serupa hanya dilaksanakan untuk total 4 bulan alokasi, yang terbagi dalam periode penyaluran Juni-Juli dan Oktober-November. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, pemerintah memperluas cakupan program dengan menetapkan pelaksanaan bantuan pangan hingga mencakup 5 bulan alokasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat jaringan pengaman sosial masyarakat.
Langkah percepatan penyaluran bantuan ini juga menjadi instrumen penting di tengah dinamika harga pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat bulan Juli masih menunjukkan adanya tren kenaikan di sejumlah wilayah. Meski demikian, BPS mencatat adanya perbaikan di beberapa daerah, di mana terdapat 43 kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH beras pada pekan keempat Juli, meningkat dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang masing-masing hanya mencatatkan penurunan di 40 dan 41 kabupaten/kota.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Sementara itu, jika melihat indikator makro, laju inflasi beras secara tahunan (year-on-year/yoy) pada bulan Juni 2026 berada di level 3,98 persen. Angka tersebut menunjukkan tren melandai sebesar 0,57 persen jika dibandingkan dengan inflasi beras pada Mei 2026 yang menyentuh angka 4,55 persen. Adapun untuk inflasi beras secara bulanan (month-to-month/mtm) hingga periode Juni 2026 tercatat berada di angka 0,45 persen. Melalui kombinasi penyaluran bantuan pangan yang masif dan pemantauan harga di daerah, pemerintah berharap dapat terus menjaga stabilitas daya beli masyarakat serta menekan laju inflasi pangan secara nasional.
