Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar untuk mengatasi persoalan finansial proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini populer dengan nama Whoosh. Langkah ini ditandai dengan rencana pengambilalihan seluruh tanggung jawab utang proyek tersebut oleh Kementerian Keuangan. Keputusan ini diambil setelah jajaran menteri dan kepala lembaga terkait menggelar pertemuan khusus untuk membahas restrukturisasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi langsung agar persoalan utang proyek kereta cepat ini segera diselesaikan secara tuntas.
Upaya penyelamatan keuangan ini berpusat pada perubahan struktur kepemilikan saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Selama ini, KCIC berdiri sebagai perusahaan patungan yang dimiliki oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan konsorsium perusahaan asal China. Pihak Indonesia menguasai 60 persen saham KCIC melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan sisa 40 persen saham lainnya dipegang oleh konsorsium China. Melalui skema baru yang sedang digodok, Kementerian Keuangan berencana mengambil alih seluruh saham milik PT PSBI di PT KCIC tersebut.
Perubahan kepemilikan ini otomatis akan mengubah peta kendali atas proyek kereta cepat. Kepemilikan PT KCIC nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan akan langsung berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Setelah proses pengambilalihan yang ditargetkan selesai pada September mendatang, Kementerian Keuangan akan memegang kendali penuh atas 60 persen saham KCIC tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan dirinya telah menerima penjelasan langsung mengenai restrukturisasi keuangan ini dari CEO Danantara Rosan Roeslani serta COO Danantara Dony Oskaria.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026

Rencana pengalihan beban utang ke kas negara ini juga telah dikomunikasikan secara resmi dengan pihak China sebagai mitra kongsi proyek Whoosh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa komunikasi tersebut berjalan dengan baik. Pihak China memberikan respons positif terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kewajiban utang kereta cepat ini. Penjelasan tersebut disampaikan Airlangga saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada Kamis (6/8/2026).
Sebelumnya, koordinasi tingkat tinggi mengenai penyelesaian utang ini telah dilakukan dalam rapat yang berlangsung di BPI Danantara pada Kamis (8/6). Pertemuan penting tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan kembali bahwa utang proyek Whoosh memang akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Mengenai bagaimana mekanisme detailnya, Prasetyo menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengatur skema penyelesaian tersebut secara teknis.
KCIC Ingatkan Bahaya Bermain Layang-Layang di Sekitar Jalur Kereta Cepat Whoosh

Dengan adanya restrukturisasi ini, pemerintah berharap beban keuangan proyek Whoosh dapat dikelola dengan lebih stabil di bawah pengawasan langsung Kementerian Keuangan. Langkah konkret pengambilalihan saham yang dijadwalkan pada bulan September nanti akan menjadi penentu keberlanjutan operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini. Pemerintah kini fokus mematangkan seluruh skema regulasi dan administrasi agar proses transisi kepemilikan saham dari PT KAI melalui PT PSBI ke Kementerian Keuangan dapat berjalan tanpa hambatan.






