Kementerian Keuangan bersiap melakukan langkah besar dengan mengambil alih seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China. Keputusan pengambilalihan aset ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang kini populer dengan sebutan Whoosh. Seluruh proses pengalihan kepemilikan ini ditargetkan dapat diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah pada pertengahan September mendatang.
Dengan selesainya proses pengambilalihan ini, peta kepemilikan PT KCIC akan mengalami pergeseran posisi yang cukup signifikan. PT KCIC sendiri merupakan sebuah perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan konsorsium perusahaan asal China. Pada struktur kepemilikan sebelumnya, pihak Indonesia memegang porsi saham mayoritas sebesar 60 persen melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, sementara sisa 40 persen saham dipegang oleh konsorsium China. Setelah proses pengalihan saham selesai pada September nanti, posisi kepemilikan PT KCIC tidak lagi berada di bawah kendali PT Kereta Api Indonesia, melainkan akan resmi beralih di bawah kendali langsung Kementerian Keuangan dengan porsi kepemilikan sebesar 60 persen.
Rencana pengalihan kepemilikan saham ini mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jakarta pada hari Rabu, 5 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas kelanjutan proyek dan skema penyelesaian utang yang selama ini menjadi perhatian publik.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proses penyelesaian restrukturisasi utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keuangan negara tidak terganggu oleh beban utang proyek infrastruktur tersebut. Sebagai gantinya, penyelesaian utang akan dikelola secara mandiri melalui dua lembaga Special Mission Vehicle yang berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Salah satu lembaga Special Mission Vehicle yang dipastikan terlibat dalam proses ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut penjelasan Purbaya, dana yang akan digunakan untuk membayar kewajiban utang kereta cepat tersebut nantinya dapat bersumber dari keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga SMV tersebut. Dengan menggunakan keuntungan dari SMV, pemerintah dapat menyelesaikan kewajiban finansial tanpa harus menyedot alokasi dana dari APBN.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Meskipun skema pembayaran telah ditentukan, rincian teknis mengenai jumlah utang yang harus diselesaikan masih belum dipublikasikan secara mendetail. Purbaya menyatakan bahwa detail serta jumlah utang tersebut saat ini masih dalam proses penghitungan oleh pihak-pihak terkait. Seluruh rincian perhitungan tersebut diharapkan akan selesai dihitung dan dapat diumumkan paling lambat pada pertengahan September mendatang, bertepatan dengan momentum penyerahan saham secara resmi.
Di sisi lain, kelanjutan kerja sama dengan pihak asing dalam proyek ini tampaknya masih menunjukkan sinyal positif. Purbaya mengungkapkan bahwa pihak konsorsium China tampaknya masih memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan kerja sama dalam proyek kereta cepat ini. Bahkan, terdapat rencana bahwa proyek kereta cepat ini dapat diperpanjang rutenya hingga menjangkau wilayah Jawa Timur jika nantinya pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan rute tersebut.
