Pemerintah Indonesia tengah bersiap meluncurkan proyek ambisius Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dengan skema pendanaan yang tidak membebani kas negara secara penuh. Melalui pengesahan Undang-Undang PFII dalam Rapat Paripurna DPR RI pada pertengahan Juli 2026, cetak biru pendanaan lembaga ini mulai terkuak. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dipastikan menjadi motor utama penyedia modal awal bagi Lembaga Pengelola (LP) PFII. Langkah strategis ini menandai babak baru pengelolaan proyek berskala besar yang mengedepankan kolaborasi investasi alih-alih ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Merujuk pada draf regulasi teranyar, khususnya Pasal 24, kucuran dana dari Danantara dikategorikan sebagai investasi khusus pada LP PFII. Namun, Danantara tidak berdiri sendiri dalam menyokong fondasi finansial mega proyek ini. Sumber modal awal juga dirancang mengalir dari kontribusi badan usaha, hibah barang milik negara atau daerah, serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah secara hukum. Aset-aset negara yang dialihkan melalui mekanisme hibah tersebut nantinya akan langsung tercatat sebagai kekayaan resmi milik LP PFII guna menunjang keberlanjutan operasional lembaga ke depan.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Tata kelola modal awal ini juga diatur dengan pengawasan ketat demi menjaga akuntabilitas. Dewan PFII diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang merinci pemanfaatan modal awal tersebut. Dokumen rencana ini harus diserahkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan resmi, dengan tenggat waktu paling lambat 30 hari setelah dana dicairkan. Anggaran pra-operasional ini nantinya mencakup biaya pembentukan seluruh struktur pendukung, mulai dari LP PFII sendiri, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), hingga badan peradilan khusus yang akan mengawal kepastian hukum di kawasan finansial tersebut.
Meskipun dirancang mandiri, sistem hukum dan pengawasan dalam ekosistem PFII tetap mendapatkan jaminan stabilitas dari negara. Berdasarkan Pasal 26 UU PFII, dana tunai pada tahap awal disiapkan untuk menutup biaya operasional serta hak keuangan bagi seluruh jajaran sumber daya manusia di lingkungan lembaga. Menariknya, khusus untuk Dewan Pertimbangan PFII dan lembaga pengadilan, pembiayaan operasionalnya dapat disokong oleh APBN. Mekanisme pengajuan dana publik ini nantinya dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi investasi dan hilirisasi kepada Menteri Keuangan.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keterlibatan APBN dalam proyek ini hanyalah sebagai jaring pengaman darurat. Pihak swasta dan investor global tetap memegang porsi utama dalam membiayai pembangunan fisik serta infrastruktur awal di kawasan tersebut. APBN hanya akan turun tangan dalam skema khusus jangka waktu tertentu apabila dana dari investor belum mencukupi kebutuhan mendesak, seperti pembayaran gaji pegawai selama masa transisi operasional. Dengan struktur modal yang bertumpu pada Danantara dan kemitraan strategis, pemerintah optimistis PFII mampu tumbuh menjadi pusat keuangan global baru tanpa mengorbankan stabilitas fiskal nasional.
