Sebesar 38,51 persen konsentrasi polutan PM2.5 di DKI Jakarta secara rata-rata berasal dari kiriman emisi wilayah penyangga di sekitarnya. Angka ini merupakan hasil temuan dari studi terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memaparkan data krusial terkait kondisi atmosfer ibu kota. Melalui data tersebut, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bisakah Jakarta bebas polusi udara?
Studi dari ITB ini menunjukkan bahwa wilayah DKI Jakarta akan sangat sulit terbebas dari kepungan polusi udara, meskipun wilayah ibu kota diasumsikan tidak lagi memproduksi emisi sama sekali. Kondisi polusi yang terus membayangi Jakarta ini dipicu oleh besarnya volume polutan udara yang dikirimkan oleh daerah-daerah penyangga yang berada di sekelilingnya.
Hasil analisis tersebut ditarik dari dua studi mendalam yang dilakukan oleh ITB, yaitu "Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek)" dan "Source Apportionment PM2.5 di Jakarta". Penelitian ini dikerjakan oleh tim peneliti dari Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB yang dipimpin oleh Puji Lestari. Dalam pelaksanaan risetnya, tim peneliti mendapat dukungan penuh dari Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).
Profil Herman Soegeng, Pendiri SEFAS Group yang Akuisisi SPBU Shell
Untuk memprediksi kontribusi polutan PM2.5 dari daerah lain, para peneliti memanfaatkan dua model dispersi pencemar udara yang canggih, yakni AERMOD dan WRF-Chem. Melalui skenario pemodelan khusus di mana emisi DKI Jakarta ditekan hingga titik nol, Jakarta terbukti masih menerima sebaran partikel pencemar PM2.5 dari wilayah aglomerasi tetangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kontribusi emisi lintas wilayah ini tercatat berada di rentang 26 hingga 54 persen terhadap total konsentrasi PM2.5 di Jakarta. Hasil studi ini dipaparkan oleh Puji Lestari kepada awak media di Jakarta Selatan pada Kamis (20/8).
Menanggapi situasi ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa berbagai upaya yang dikerahkan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas udara tidak akan bisa berjalan optimal jika dilakukan sendiri. Pramono menegaskan perlunya kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, masalah kualitas udara yang buruk di Jakarta tidak akan pernah selesai sepenuhnya selama industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara di daerah-daerah penyangga masih terus beroperasi.
Manusia dan AI, Dua Kekuatan di Balik Basis Teknologi Bank Jago
Pramono secara khusus menyinggung keberadaan PLTU Suralaya di Banten. Ia berharap adanya koordinasi dengan pemerintah pusat agar pihak-pihak yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi tersebut bisa diatur bersama-sama.
