Persoalan pangan merupakan hal yang sangat krusial bagi masyarakat, terutama ketika menyangkut pemenuhan gizi melalui produk seperti beras fortifikasi. Namun, bagaimana jadinya jika produk yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan konsumen justru diterpa isu penyimpangan? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menaruh perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan dalam peredaran beras fortifikasi di Indonesia. Menurut YLKI, permasalahan ini bukanlah hal sepele karena menimbulkan kerugian ganda bagi masyarakat selaku konsumen, baik dari aspek kualitas produk yang diterima maupun dari sisi ekonomi.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, pada Senin (3/8/2026). Niti Emiliana menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam peredaran beras fortifikasi ini merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan segera. Dampak dari penyimpangan tersebut secara nyata merugikan konsumen secara ganda. Konsumen tidak hanya dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat gizi yang semestinya, tetapi juga harus menanggung konsekuensi finansial yang tidak adil akibat praktik yang tidak bertanggung jawab ini.
Lebih lanjut, Niti Emiliana memaparkan bentuk kerugian pertama yang dihadapi konsumen, yaitu dari sisi kualitas produk dan hak atas informasi. Apabila kandungan gizi yang terdapat di dalam beras fortifikasi ternyata tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasannya, maka konsumen secara langsung telah kehilangan haknya. Berdasarkan asas perlindungan konsumen, masyarakat berhak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kualitas serta informasi yang telah dijanjikan oleh produsen atau penjual. Ketika informasi pada label tidak sesuai dengan realita produk, maka telah terjadi bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar konsumen.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Kerugian konsumen tidak berhenti pada masalah kualitas produk saja, melainkan juga merembet pada kerugian ekonomi yang semakin besar. Kerugian finansial ini akan meningkat secara signifikan apabila produk beras fortifikasi tersebut dipasarkan dengan harga yang melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini tentu sangat memberatkan masyarakat, karena mereka dipaksa membayar lebih mahal di atas batas harga yang ditentukan untuk produk yang kualitas dan kandungan gizinya sendiri tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada kemasan.
Melihat dampak buruk yang ditimbulkan, YLKI mengingatkan bahwa dugaan penyimpangan ini dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Niti Emiliana menyatakan bahwa apabila terbukti ada tindakan pemalsuan label pada produk beras fortifikasi tersebut, maka dugaan pelanggaran ini dapat mengarah pada ranah tindak pidana. Pelanggaran hukum seperti ini dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan memanipulasi informasi produk bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan pelanggaran hukum yang berat.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Guna mengatasi masalah ini secara menyeluruh, YLKI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dengan memperketat pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi di pasar. Pengawasan yang lebih ketat dan sistematis sangat mendesak dilakukan agar praktik penyimpangan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Selain itu, YLKI juga meminta aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dengan melakukan investigasi serta penyelidikan secara menyeluruh. Penyelidikan ini harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pihak-pihak lain yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran beras tersebut.
Di samping penegakan hukum, YLKI juga meminta pemerintah untuk menyediakan ruang pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat luas agar konsumen dapat melaporkan temuan mencurigakan dengan cepat. YLKI juga menekankan pentingnya jaminan mekanisme ganti rugi atau kompensasi bagi konsumen yang terbukti mengalami kerugian akibat praktik penyimpangan beras fortifikasi ini. Melalui penyelesaian kasus yang transparan dan berkeadilan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen serta sistem pengawasan pangan di Indonesia dapat dipulihkan sepenuhnya.
