Jumat petang di penghujung Juli, suasana SDN Kebayoran Lama Selatan 09 mendadak sibuk. Bukan oleh tawa siswa, melainkan langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyusuri lorong-lorong sekolah itu dengan helm pelindung masih menempel di kepala. Pandangannya sempat tertahan di depan ruang kelas 1A—ruang yang dindingnya merekah dan langit-langitnya nyaris luruh—yang beberapa bulan terakhir menjadi potret kemirisan dunia pendidikan ibu kota. Di tempat itulah ia menegaskan sebuah tenggat: pembangunan fisik sekolah itu harus dimulai paling lambat September tahun ini.
Kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 memang sudah memasuki tahap darurat. Bangunan yang ambruk pada 2024 itu memaksa para siswa menumpang belajar di sekolah lain, sebuah ironi yang akhirnya mencuat ke permukaan setelah viral di media sosial. Gubernur sendiri mengaku baru mengetahui keprihatinan ini setelah sorotan publik begitu kuat. Dua tahun berlalu tanpa kepastian, dan baru setelah itu perhatian negara hadir di gang-gang sempit sekolah tersebut.
Dari catatan yang dibawa Pramono, biaya merehabilitasi sekolah ini mencapai Rp48,1 miliar. Dana itu tidak akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Sebab, kebutuhan begitu mendesak sehingga harus melewati jalur percepatan: gabungan APBD Perubahan dan dana dari skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Kebijakan ini menegaskan bahwa sekat-sekat birokrasi keuangan sedang coba dilenturkan agar puing kerusakan tidak terus membekas.
Pemprov DKI Targetkan Penataan 50 RW Kumuh pada 2027
Namun SDN Kebayoran Lama Selatan 09 bukan satu-satunya yang menanti sentuhan. Bersamaan dengannya, tiga sekolah lain akan ikut diprioritaskan: SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta kompleks SDN dan TK Negeri Papango 01. Total anggaran yang disiapkan untuk keempatnya menembus Rp249 miliar. Jadwal yang disusun amat ketat. Agustus ini, Pemerintah Provinsi DKI akan merampungkan penghapusan aset dari pembukuan dan menunjuk kontraktor pelaksana. Begitu September tiba, batang-batang baja dan adukan semen sudah harus mulai berdiri di atas fondasi lama yang rapuh tersebut.
Waktu pembangunan ditargetkan hanya 10 bulan. Jika dimulai September, maka paling lambat Juli 2027 keempat sekolah itu harus sudah bisa digunakan kembali oleh para siswa. Pramono mengingatkan dinas-dinas terkait—Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Bina Marga—agar mengawasi proyek ini dengan sungguh-sungguh. "Saya tidak mau pembangunan yang diupayakan tidak gampang ini kemudian tidak dikerjakan secara serius," ucapnya, mengisyaratkan bahwa kelalaian sekecil apa pun tidak akan ditoleransi. Beberapa wali murid yang berkumpul di sekitar lokasi tak bisa menyembunyikan rasa syukur; dua tahun menanti di bangku pinjaman kini berbuah kepastian bahwa anak-anak mereka akan segera belajar di ruang-ruang kelas yang utuh dan layak.
Wapres Gibran Tinjau Proyek MRT Jakarta Fase 2A, Konstruksi CP 201 Capai 91 Persen
Cerita dari Kebayoran Lama ini menjadi cermin bagaimana tekanan publik mampu memecut birokrasi. Di balik angka miliaran rupiah dan bulan-bulan pengerjaan, yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah kepercayaan warga kepada negara: jangan sampai musim hujan kembali datang dan atap-atap sekolah masih belum selesai ditambal.
