JAKARTA — Menjelang usianya yang ke-500 atau lima abad pada tahun 2027, Jakarta terus membenahi tata ruang kotanya. Salah satu fokus utama adalah program penataan kawasan permukiman yang mencatatkan penurunan jumlah rukun warga (RW) kumuh sebesar 52,58 persen. Dari total 445 RW kumuh pada tahun 2017, jumlahnya berkurang menjadi 211 RW pada tahun 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penurunan jumlah RW kumuh ini menjadi capaian penting dalam meningkatkan kualitas permukiman warga. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan intervensi program penataan agar lebih tepat sasaran.
Target Penataan 50 RW Kumuh
Untuk tahun 2027, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penanganan terhadap 50 RW kumuh. Target penataan ini tersebar di lima wilayah Jakarta dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, di kantor DPRKP, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026), menjelaskan bahwa penanganan ke depan akan lebih spesifik menyasar tingkat rukun tetangga (RT). Berdasarkan kriteria BPS, keberadaan satu RT yang kumuh akan membuat seluruh RW diklasifikasikan sebagai RW kumuh.
Aktivasi IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Ditargetkan Mulai Bertahap pada 2026
"Jadi kita akan mencoba masuk langsung ke RT yang memang disampaikan BPS kumuh," kata Kelik.
Kelik memastikan saat ini sudah tidak ada lagi RW dengan kategori kumuh berat di Jakarta. Kategori RW kumuh yang tersisa adalah kumuh sedang, kumuh ringan, dan kumuh sangat ringan. Penanganan kawasan dilakukan melalui tiga pola intervensi, yaitu pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali (relokasi).
Revitalisasi Fasilitas Umum dan Partisipasi Warga
Selain penataan ruang, Pemprov DKI juga merencanakan revitalisasi fasilitas umum di 55 RW di Jakarta. Revitalisasi ini mencakup penyediaan sanitasi komunal, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), serta saluran irigasi.
Pemprov DKI Pastikan LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Siap Beroperasi Agustus 2026
Beberapa program penataan sudah mulai berjalan secara bertahap. Di RW 001 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, sebanyak 50 rumah warga masuk dalam program bedah rumah. Sementara itu, di Jakarta Utara, warga RW 07 Kelurahan Tanjung Priok memanfaatkan area rooftop kantor sekretariat RW untuk kegiatan urban farming. Inisiatif tersebut mendapat apresiasi dari Lurah Tanjung Priok, Febrio Eka Putra.
Pramono Anung menegaskan bahwa penanganan RW kumuh ke depan akan diprioritaskan pada wilayah padat penduduk, khususnya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dengan Tambora sebagai salah satu fokus perhatian utama.
Di sisi lain, Rano Karno mengingatkan bahwa penanganan permukiman kumuh membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan tersebut mencakup peran kader PKK hingga ke tingkat dasawisma demi menjaga keberlanjutan lingkungan yang telah ditata.
