Rekaman video yang mencuat dari Lubuk Pakam, Deli Serdang, memperlihatkan pemandangan yang menghentak: seorang peserta didik terpaksa diangkut dengan ambulans dan dibaringkan di tempat tidur pasien menuju kantor cabang BNI setempat. Publik bereaksi keras, sebagian iba, sebagian lagi menyayangkan prosedur yang dinilai memaksa anak sakit datang langsung. Namun di balik riuh tersebut, terselip kebingungan yang selama ini diam-diam hinggap di benak banyak keluarga penerima Program Indonesia Pintar. Adegan dramatis itu sesungguhnya hanyalah penggalan dari proses aktivasi rekening—bukan momen pencairan dana seperti yang banyak disangka.
Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025, aktivasi rekening merupakan tahap awal yang harus dijalani peserta didik yang tercatat dalam Surat Keputusan Nominasi. Mereka belum otomatis menjadi penerima dana, melainkan baru berada di antrean administrasi untuk diproses lebih lanjut. Sebaliknya, siswa yang sudah memiliki rekening aktif akan langsung ditetapkan dalam SK Pemberian, dan dana bantuan ditransfer sesuai jadwal yang diatur kementerian. Dengan demikian, kehadiran ke bank pada tahap ini hanya untuk memverifikasi identitas dan melengkapi dokumen, bukan untuk menarik uang tunai seketika.
Koreksi Fundamental Tata Kelola Sumber Daya Alam Ala Pemerintahan Prabowo
Kesalahpahaman antara aktivasi dan pencairan inilah yang kerap membuat keluarga bergegas ke bank dalam kondisi tidak prima—bahkan ekstrem seperti yang terjadi di Lubuk Pakam. Padahal, batas waktu yang disediakan sangat longgar: untuk penyaluran tahun 2026, aktivasi dapat dilakukan kapan saja hingga akhir Desember 2026. Kementerian sengaja memberi ruang agar orang tua tidak perlu terburu-buru, punya waktu mempertimbangkan kondisi kesehatan anak, dan berkoordinasi lebih dulu dengan sekolah. Dokumen yang diperlukan pun cukup sederhana: identitas penerima, Kartu Keluarga bagi jenjang tertentu, surat keterangan aktivasi dari satuan pendidikan, serta formulir pembukaan atau aktivasi rekening milik bank penyalur. Semua ini bisa disiapkan dengan tenang melalui komunikasi bersama guru atau kepala sekolah.
Perlu dicatat, regulasi PIP sejatinya telah mengantisipasi situasi darurat seperti siswa sakit, difabel, atau mereka yang tinggal di daerah sulit dijangkau. Lewat mekanisme kuasa, kepala satuan pendidikan dapat menunjuk guru atau tenaga kependidikan sebagai perwakilan resmi untuk mengaktivasi rekening, tanpa perlu menghadirkan fisik peserta didik. Bahkan, sejumlah bank penyalur memiliki layanan khusus bagi nasabah dengan kondisi kesehatan tertentu—termasuk kemungkinan pelayanan di luar kantor—selama keluarga terlebih dahulu menghubungi bank dan membuat janji temu. Artinya, pemandangan ambulans yang menurunkan pasien di lobi bank sepenuhnya bisa dihindari apabila komunikasi dan pemahaman akan opsi-opsi ini sudah berjalan.
Lebih dari Sekadar Tanam Bakau, BNI Sulap Mangrove Jadi Penggerak Ekonomi Warga Pesisir
Peristiwa Lubuk Pakam mestinya tidak berhenti sebagai tontonan atau kemarahan sesaat, melainkan menjadi cermin pahit bahwa literasi prosedur bantuan pendidikan masih butuh penguatan. Keluarga perlu memastikan status anaknya: masih sebagai calon penerima, sudah ditetapkan dalam SK Pemberian, ataukah dananya benar-benar sudah masuk ke rekening. Sekolah dan kanal resmi kementerian adalah sumber informasi utama, bukan desas-desus di media sosial. Dengan memahami bahwa aktivasi sekadar pintu masuk, bahwa tenggat waktunya panjang, dan bahwa tersedia jalur kuasa serta pelayanan ramah difabel, tak ada lagi alasan yang membenarkan orang tua mempertaruhkan kesehatan anak hanya untuk selembar formulir di bank. Viral ini adalah pengingat yang menyengat, dan semoga menjadi pemantik sikap yang lebih arif.
