Tantangan logistik di wilayah timur Indonesia kerap menjadi batu sandungan dalam menjaga stabilitas harga pangan, tak terkecuali untuk komoditas bawang putih. Menyadari ketimpangan ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah strategis dengan merangkul para importir dan distributor utama. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan rantai pasok komoditas dapur tersebut tidak terputus dan tetap terjangkau hingga ke pelosok nusantara secara berkelanjutan. Langkah ini mendesak dilakukan mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) bawang putih sepanjang Juli 2026.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengonsolidasikan kekuatan para pelaku usaha untuk mengarahkan sebagian pasokan impor ke wilayah timur. Sebagai langkah awal, Bapanas memantau langsung kondisi di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta, yang selama ini menjadi barometer pergerakan harga nasional. Stabilitas stok di pasar induk ini dinilai sangat krusial karena fungsinya yang tidak hanya melayani kebutuhan ibu kota, melainkan juga menyuplai berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa. Jika pasokan di PIKJ aman, efek domino positifnya diharapkan dapat meredam gejolak harga di daerah tujuan pengiriman.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan dinamika menarik antara dua jenis bawang putih yang beredar di pasar. Bawang putih jenis honan terpantau memiliki pasokan yang cukup aman dan harganya relatif stabil, bahkan cenderung turun dari Rp23.000 menjadi Rp22.500 per kilogram. Sebaliknya, bawang putih jenis kating yang lebih disukai konsumen justru mengalami kendala pasokan sehingga harganya merangkak naik. Terbatasnya volume impor bawang putih kating berbenturan dengan tingginya permintaan pasar di Jakarta, sehingga Bapanas merasa perlu segera berkoordinasi dengan importir untuk menambah pasokan jenis ini guna menyeimbangkan neraca pasar.
Pemerintah juga tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku usaha yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah situasi ini. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan keras bahwa izin impor akan langsung dicabut bagi importir yang kedapatan mempermainkan harga atau tidak mematuhi regulasi pemerintah. Ketegasan ini menjadi rambu-rambu penting agar kuota impor bawang putih konsumsi tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 608,11 ribu ton, serta impor bawang putih olahan sebanyak 67,73 ribu ton, benar-benar tersalurkan dengan tepat sasaran.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri memang masih membayangi ketahanan pangan nasional untuk komoditas ini. Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 menunjukkan bahwa produksi bawang putih dalam negeri dalam bentuk konde diperkirakan hanya mampu mencapai 39,65 ribu ton. Angka produksi lokal yang masih minim ini mempertegas mengapa manajemen distribusi impor yang adil dan merata, terutama ke kawasan timur Indonesia yang jalur logistiknya lebih menantang, menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan di tingkat nasional.
