Suasana pelantikan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat periode 2026–2029 di Bandung, Sabtu (25/7), tak sekadar seremonial. Di hadapan para pengurus baru, Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP MES Ferry Juliantono menyampaikan pesan keras: organisasi ini harus berhenti berkutat di ruang literasi dan segera menceburkan diri ke gelanggang bisnis yang sesungguhnya. Arahan itu langsung disambut Ketua MES Jawa Barat Harry Maksum sebagai titik balik gerakan ekonomi syariah di provinsi yang selama ini lebih banyak bicara.
Harry mengakui, selama bertahun-tahun upaya edukasi telah menciptakan pemahaman yang cukup tinggi di masyarakat. Namun ia menunjuk data yang paradoks: tingkat literasi keuangan syariah nasional sudah berada di kisaran 43 persen, sementara inklusi atau pemakaian layanan syariah baru menjangkau sekitar 13 persen. “Jarak antara paham dan pakai ini yang menjadi pekerjaan rumah terbesar. Dari 100 orang yang mengerti, cuma 13 yang benar-benar menggunakan,” ucapnya. Kepengurusan baru pun didorong tak lagi menyusun seminar, melainkan menyusun neraca keuntungan dari unit-unit usaha produktif.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Perintah konkret pun bergulir. MES Jawa Barat diminta membentuk koperasi syariah berbasis masjid, menginventarisasi pengusaha Muslim, dan merancang infrastruktur ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Dukungan pembiayaan disebut bukan isapan jempol. Harry menyebut Menteri Koperasi dan Kepala Danantara telah membuka peluang pendanaan hingga Rp1 miliar per masjid untuk koperasi yang siap berjalan. Tak berhenti di situ, peta proyek sudah meluas ke sektor riil: SPBU solar berlabel syariah dan pabrik es bagi nelayan menjadi bagian dari cetak biru operasional yang segera digarap.
Langkah agresif ini tak lepas dari potret pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang menipu. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Sumasna mengingatkan, pertumbuhan 5,79 persen pada triwulan pertama 2026 belum mampu menyembunyikan angka pengangguran terbuka 6,64 persen dan kemiskinan 6,78 persen. Ia juga menyoroti betapa praktik pinjaman berbunga tinggi, yang akrab disebut Bank Emok, masih menjerat lapisan masyarakat paling bawah. Pertumbuhan yang dinikmati segelintir orang membuat akses terhadap manfaat ekonomi menjadi tidak merata.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Ferry Juliantono menawarkan koperasi sebagai instrumen perlawanan. “Memutus ketergantungan pada rentenir tidak bisa hanya dengan fatwa haram. Yang dibutuhkan adalah alternatif yang nyata dan mudah dijangkau,” tegasnya. Ia menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat sekaligus pemutus rantai distribusi komoditas yang terlalu panjang. Ferry mengakui kebijakan itu akan mengusik banyak pihak yang selama ini menikmati selisih harga dan bunga tinggi. Namun restu Presiden, katanya, membuat langkah itu tetap dijalankan meski jumlah lawan terus bertambah. Kini, bola panas ekonomi syariah berada di lapangan—bukan lagi di layar presentasi.
