Pertemuan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan para peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII di Jakarta menjadi panggung pemaparan strategi besar ketahanan pangan nasional. Dalam dialog yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Ahad, 26 Juli 2026 tersebut, mencuat sebuah pernyataan menarik dari salah satu peserta. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto memerlukan setidaknya tiga figur berkarakter kuat seperti Amran agar berbagai persoalan kronis bangsa, khususnya di sektor pangan, dapat segera dituntaskan tanpa terbebani kepentingan lain.
Merespons pujian tersebut, Amran memilih untuk bersikap membumi dengan menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan bukanlah pencapaian individu. Baginya, keberhasilan sektor pertanian adalah buah dari sinergi kolektif yang melibatkan kementerian lain, pemerintah daerah, aparat keamanan dari TNI dan Polri, akademisi, hingga para ulama. Amran menekankan bahwa keteladanan dan bimbingan dari para tokoh agama di MUI menjadi pilar penting bagi puluhan ribu pegawai kementerian dalam menjalankan tugas mereka di lapangan.
Dialog kemudian menyoroti ketimpangan tata kelola kelapa sawit yang selama ini dikeluhkan oleh para petani mandiri. Peserta kongres menyampaikan aspirasi mengenai sulitnya akses petani terhadap pabrik pengolahan karena dominasi kekuatan oligarki. Menjawab tantangan ini, Amran membeberkan langkah tegas pemerintah yang mulai menertibkan kawasan sawit ilegal dan menyita aset-aset bermasalah senilai ratusan triliun rupiah untuk negara. Upaya ini dibarengi dengan komitmen hilirisasi agar nilai tambah komoditas tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, melainkan juga mengalir ke tingkat petani.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Ketegasan pemerintah juga menyasar manipulasi distribusi kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Amran mengungkapkan adanya praktik curang berupa pengurangan volume kemasan menjadi sekitar 700 cc serta permainan harga yang sangat merugikan konsumen. Menindaklanjuti instruksi langsung dari Presiden untuk mengambil langkah tegas, Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kepolisian RI hingga berhasil menjatuhkan sanksi denda mencapai Rp 11 triliun kepada pihak yang terbukti melanggar. Langkah hukum ini diambil demi memulihkan keadilan pasar di tengah status Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Selain sawit, reformasi tata niaga juga diarahkan pada sektor peternakan guna memecah dominasi kartel ayam dan telur yang ditengarai menguasai sekitar 80 persen pasar melalui dua perusahaan raksasa. Pemerintah merancang formula baru dengan membagi peran hulu-hilir: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memperkuat sektor hulu melalui penyediaan pakan dan bibit ayam (day old chick), sedangkan masyarakat didorong untuk mengelola sektor hilir. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian protein dan pangan di setiap pulau sekaligus melindungi peternak kecil dari permainan harga.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Sebagai penutup langkah strategis, pemerintah merangkul jaringan pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam program ketahanan pangan. Kementerian Pertanian menyediakan bantuan gratis berupa pengolahan lahan serta penyediaan bibit komoditas perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, tebu, dan cengkih bagi pesantren yang memiliki lahan produktif. Program ini terintegrasi dengan rencana pengembangan 870 ribu hektare lahan perkebunan strategis nasional, yang diharapkan dapat mempercepat kedaulatan pangan dan energi Indonesia dalam satu dekade ke depan.
