Deretan meja sederhana di Desa Cilampeni, Kabupaten Bandung, mendadak berubah menjadi ruang lelang terbuka. Bukan untuk barang mewah, melainkan sak semen, batako, dan besi tulangan. Para pemilik toko bangunan setempat memajang contoh bahan sekaligus menuliskan harga di kertas yang bisa dilihat siapa saja. Masyarakat, yang merupakan penerima manfaat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bebas mendekat, membandingkan, bahkan bertanya langsung. Momen inilah yang disebut Pemilihan Toko Terbuka (PTT), atau lebih membumi sebagai “tender rakyat”.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang hadir Sabtu (25/7/2026) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tidak sekadar meninjau. Ia larut dalam dialog, memverifikasi sendiri kewajaran harga, dan mengamati bagaimana mekanisme ini menghapus ruang gelap yang kerap mengintip proyek-proyek bantuan. Dari interaksi itu, Tito menilai praktik PTT menjawab keraguan banyak pihak tentang akuntabilitas dana pemerintah. Setiap rupiah yang digulirkan terpampang di depan mata, menutup celah permainan harga atau monopoli pemasok tertentu.
Prinsipnya sederhana namun memiliki daya ubah besar: para penjual menyodorkan penawaran terbaik, lalu warga bersama pendamping memilih yang paling murah dengan kualitas setara. “Siapa yang paling murah itu akan menang,” ujar Mendagri, menegaskan bahwa keunggulan kompetitif lahir dari persaingan sehat. Sisa dana dari selisih harga tidak kembali ke kas negara atau dialihkan sembarangan, melainkan dikembalikan kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan penggunaannya. Di sinilah letak keistimewaan program ini; rakyat bukan sekadar penerima, melainkan pemilik kendali atas anggaran yang mereka terima.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Di luar mekanisme tender, benang merah yang ditarik oleh pemerintah pusat adalah keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tito menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto mendorong keberanian daerah untuk membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi kelompok ini. Definisi MBR pun diperluas agar lebih banyak keluarga dapat mengakses kemudahan tersebut. Langkah ini membalik persepsi lama bahwa pembangunan rumah rakyat menggerus potensi pendapatan asli daerah. Justru sebaliknya, sektor perumahan menciptakan efek domino ekonomi: tanah yang semula kosong dan hanya menghasilkan pajak bumi, setelah berdiri rumah akan berubah menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang lebih tinggi nilainya.
Geliat di Cilampeni juga menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar jargon, melainkan alat untuk mempersempit ketimpangan akses. Ketika daftar harga terbuka, warga bisa menghitung, membandingkan, dan mengambil keputusan berbasis informasi. Pemilik toko pun tak dirugikan karena mereka justru mendapat panggung untuk memenangkan kepercayaan pembeli tanpa biaya promosi selangit. Kehadiran anggota DPR RI Rajiv Singh, Bupati Bandung Dadang Supriatna, dan perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam peninjauan itu menandakan bahwa program semacam ini mulai dianggap sebagai model kolaborasi yang layak diadopsi lebih luas.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Momentum di Bandung ini memperlihatkan bahwa bantuan perumahan yang transparan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal. Uang yang tersisa dari tender kembali berputar di lingkungan warga, bisa dipakai untuk menambah kualitas bangunan, membeli perabot, atau bahkan modal usaha kecil. Pada saat bersamaan, percepatan pembangunan rumah berpendapatan rendah menciptakan ekosistem baru: toko bahan bangunan makin laris, tenaga kerja setempat terserap, dan pajak daerah ikut terdongkrak. Inilah siklus baik yang berawal dari satu meja terbuka di bawah terik matahari Cilampeni.
