Di tengah ruang pertemuan yang membahas kolaborasi penguatan integritas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri, sebuah pesan tajam meluncur dari Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia menggarisbawahi pergeseran makna kekuasaan yang kerap menjangkiti para pemimpin daerah, mengingatkan bahwa jabatan yang mereka emban bukanlah singgasana untuk menerima penghormatan berlebih. Mandat yang dititipkan rakyat, tegasnya, justru menuntut kepala daerah untuk melebur dalam keseharian warga, bukan malah menciptakan jarak yang menegaskan superioritas.
Pandangan itu disampaikan secara lugas dalam forum Rapat Pembahasan Rencana Kolaborasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Pemerintahan pada Jumat, 24 Juli 2026. Setyo menyoroti budaya eksklusivitas yang diam-diam tumbuh di lingkaran kekuasaan daerah. Kepala daerah, menurutnya, tidak boleh terjebak dalam ilusi bahwa mereka adalah pusat yang harus terus-menerus dilayani dan dipuja. Frasa yang ia gunakan – “disembah” – bukan sekadar metafora, melainkan cermin dari praktik feodalistik yang masih bergentayangan dalam birokrasi modern. Ia menolak mentalitas pemimpin yang menuntut dihargai secara berlebihan, seolah-olah kekuasaan adalah altar pemujaan.
Bukan Mobil Dinas, Alphard di Pusaran Cekcok Satpam Itu Milik Pribadi
Peringatan itu menyentuh akar masalah yang lebih dalam: penyalahgunaan wewenang yang lahir dari nafsu kekuasaan yang tak terkendali. Ketika seorang kepala daerah mulai merasa diri istimewa, maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang abai terhadap kepentingan publik. Setyo mengkhawatirkan kemunculan krisis kepercayaan jika jurang antara pemimpin dan masyarakat terus menganga. Kepercayaan adalah fondasi yang mudah luruh ketika pemimpin lebih sering absen dari daerah yang dipimpinnya. Ketidakhadiran itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang ketidakpekaan terhadap denyut nadi rakyat yang seharusnya diwakili.
Keadaan diperparah ketika kepala daerah melimpahkan urusan kepada wakilnya dalam suasana yang jauh dari harmonis. Setyo mengungkapkan banyak laporan tentang relasi retak antara dua pemimpin satu daerah. Gesekan yang bermula dari friksi kecil seringkali meruncing menjadi konflik terang-terangan maupun perang dingin di bawah permukaan. Situasi ini menciptakan blok-blok kepentingan yang membelah pemerintahan. Di satu sisi ada kelompok kepala daerah, di sisi lain pendukung wakilnya. Pertarungan semacam ini, jelas Setyo, tidak akan pernah melahirkan pembangunan yang ideal. Masyarakat akhirnya menjadi korban, terjebak di antara dua kubu yang sibuk berebut panggung kekuasaan.
Alphard Pribadi Berselimut Pelat Curian, Profesionalisme Polisi Diuji Publik
Kenyataan pahit lain yang disinggung adalah kesenjangan antara janji kampanye dan realitas setelah pemimpin dilantik. Panggung politik saat pencalonan dipenuhi retorika kesejahteraan, namun tidak jarang itu hanya menjadi gema kosong ketika anggaran daerah tiba-tiba terasa sempit. Setyo mendesak agar kepala daerah tetap berpegang pada komitmen awal meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Kuncinya adalah selektivitas prioritas. Program-program yang paling mendesak dan menyentuh hajat hidup orang banyak harus didahulukan, alih-alih menyerah pada kondisi dan meninggalkan janji begitu saja. Ia mengajak para pemimpin untuk kembali pada hakikat mandat: bekerja melayani, bukan mengumpulkan sembah dari rakyat yang letih.
