Pemerintah mencatat realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.656,0 triliun hingga akhir triwulan kedua tahun 2026. Angka belanja ini tumbuh sebesar 17,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh negara hingga periode tersebut tercatat sebesar Rp 1.459 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa realisasi anggaran yang cukup besar ini mencerminkan peran penting Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, APBN diarahkan untuk bertindak sebagai agen pembangunan (agent of development) guna mengakselerasi pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Selain itu, instrumen keuangan negara ini juga dioptimalkan untuk menjadi penyerap benturan ekonomi (shock absorber) serta melindungi masyarakat miskin (protecting the poor).
Salah satu pendorong utama membubungnya realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang mencapai Rp 1.298,6 triliun鈥攁tau tumbuh 29,4 persen secara tahunan鈥攁dalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir triwulan II 2026, anggaran untuk program MBG ini telah terserap sebesar Rp 101,1 triliun. Program prioritas tersebut dilaporkan telah dinikmati oleh setidaknya 63,13 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Selain program makan gratis, sektor pendidikan juga mendapatkan alokasi yang signifikan melalui program Sekolah Rakyat. Realisasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat ini tercatat sebesar Rp 13,1 triliun, yang dialokasikan khusus untuk pembangunan dan pembenahan 104 sekolah permanen. Tidak hanya itu, belanja negara selama paruh pertama tahun ini juga dipengaruhi oleh penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, serta pembayaran manfaat pensiun bagi aparatur sipil negara.
Guna menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta pangan, pemerintah mengucurkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp 116,0 triliun untuk subsidi dan Rp 116,9 triliun untuk kompensasi. Penyaluran subsidi dan kompensasi listrik serta BBM ini diharapkan mampu meredam gejolak harga di tingkat konsumen.
Perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan juga diperkuat melalui berbagai skema bantuan sosial. Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat telah mencapai Rp 14,5 triliun. Sementara itu, penyaluran untuk Program Kartu Sembako terealisasi sebesar Rp 19,7 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu biaya pendidikan siswa kurang mampu telah menyerap anggaran sebesar Rp 8,8 triliun.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Untuk menjaga keberlanjutan dunia usaha dan mendorong aktivitas ekonomi domestik tetap bergairah, pemerintah turut menyediakan berbagai paket stimulus. Langkah stimulus ini mencakup pemberian insentif perpajakan bagi penulis nasional, pemberian diskon tarif transportasi umum selama masa libur lebaran dan libur sekolah, hingga penyelenggaraan program magang serta pelatihan vokasi bagi angkatan kerja.
Meskipun realisasi belanja negara dan penerimaan pajak telah dipaparkan secara terperinci, laporan keuangan ini tidak merinci secara detail mengenai bagaimana pemerintah menutup selisih antara belanja negara yang mencapai Rp 1.656,0 triliun dengan penerimaan pajak yang berada di angka Rp 1.459 triliun. Informasi mengenai pembiayaan defisit anggaran tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam rilis kinerja APBN kali ini.
