Mahkamah Agung Amerika Serikat mengakhiri masa sidang 2023–2024 dengan serangkaian putusan yang secara fundamental mengubah lanskap hukum, pemerintahan, dan kehidupan sosial negara tersebut. Dipandu oleh mayoritas konservatif 6–3, pengadilan tidak hanya menangani perkara-perkara panas di tengah musim pemilu, tetapi juga membongkar doktrin hukum yang telah berusia puluhan tahun serta menetapkan batas baru bagi kekuasaan lembaga negara. Dari kekebalan presiden hingga regulasi perumahan dan akses aborsi, putusan-putusan ini langsung menjadi sorotan nasional dan memicu perdebatan luas tentang masa depan demokrasi Amerika.
Salah satu putusan paling kontroversial adalah Trump v. United States, yang berangkat dari dakwaan terhadap mantan Presiden Donald Trump terkait upaya membatalkan hasil pemilu 2020. Mahkamah memutuskan bahwa seorang presiden memiliki kekebalan mutlak dari penuntutan pidana atas tindakan yang termasuk dalam kewenangan konstitusional intinya, serta kekebalan bersyarat atas tindakan resmi lainnya. Namun, tidak ada kekebalan untuk tindakan pribadi. Putusan 6–3 ini secara efektif menunda proses pidana federal terhadap Trump hingga hakim tingkat bawah memilah mana dakwaan yang terkait tindakan resmi dan pribadi. Dampaknya langsung terasa: persidangan yang semula dijadwalkan sebelum pemilu praktis tertunda, memberi angin politik bagi mantan presiden dalam kampanyenya kembali ke Gedung Putih.
Revolusi hukum lainnya lahir melalui Loper Bright Enterprises v. Raimondo. Dengan suara 6–3, mahkamah mengakhiri doktrin “Chevron deference” yang selama 40 tahun memerintahkan hakim untuk tunduk pada interpretasi badan federal atas undang-undang yang ambigu. Kini, pengadilan tidak lagi harus menunda penafsiran lembaga seperti Badan Perlindungan Lingkungan atau Komisi Sekuritas dan Bursa. Alih-alih, hakim menjadi penentu akhir makna undang-undang. Perubahan ini diprediksi membuka gelombang gugatan terhadap regulasi di bidang lingkungan, kesehatan, keuangan, dan lainnya, sekaligus mempersulit pemerintahan mana pun untuk merespons cepat isu-isu baru melalui rulemaking.
Kejaksaan Agung Sita 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon
Isu sosial tajam turut mendominasi panggung Mahkamah Agung. Dalam City of Grants Pass v. Johnson, mahkamah memutuskan 6–3 bahwa kota di Oregon itu dapat mempidanakan tunawisma yang tidur di ruang publik ketika tempat penampungan tidak tersedia. Dengan demikian, larangan terhadap perilaku berkemah di trotoar atau taman tidak melanggar Amandemen Kedelapan tentang hukuman kejam dan tidak biasa. Putusan ini dibaca para pegiat sebagai pelemahan perlindungan bagi populasi rentan, sementara pemerintah daerah menyambutnya sebagai alat untuk mengelola ketertiban umum. Di saat yang sama, pada kasus FDA v. Alliance for Hippocratic Medicine, mahkamah secara bulat menolak gugatan yang berupaya membatasi akses pil aborsi mifepristone, dengan alasan para penentang aborsi tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat. Hasil itu mempertahankan status quo akses obat tersebut, termasuk melalui pos, sehingga menjadi kemenangan temporer bagi pendukung hak reproduksi.
Tak kalah signifikan, United States v. Rahimi mengukuhkan konstitusionalitas undang-undang federal yang melarang kepemilikan senjata api oleh individu yang dikenai perintah penahanan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan suara 8-1, Mahkamah menolak argumentasi bahwa aturan itu melanggar Amandemen Kedua, seraya menegaskan bahwa tradisi hukum Amerika memang membatasi akses senjata bagi pihak yang dianggap berbahaya. Putusan ini sekaligus memberi panduan bagi pengadilan di seluruh negeri pasca keputusan New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian tentang sejauh mana regulasi senjata api dapat diberlakukan.
Polres Muba Bongkar Kasus Migas Ilegal, 22 Orang Jadi Tersangka
Rentetan putusan 2024 ini menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai aktor sentral dalam konflik-konflik politik dan sosial Amerika, terutama di tahun pemilu. Badan yudikatif ini bukan hanya menginterpretasi hukum, tetapi secara aktif membentuk keseimbangan kekuasaan antara presiden, Kongres, dan lembaga federal. Ke depan, putusan Loper Bright diperkirakan akan menjadi batu pijakan bagi dunia usaha dan kelompok kepentingan untuk menumbangkan regulasi yang dianggap memberatkan, sementara putusan Trump membuka jalan bagi klaim kekebalan yang lebih luas bagi eksekutif di masa mendatang. Perdebatan mengenai legitimasi mahkamah pun kian bergolak, dengan suara-suara yang menuntut reformasi seperti batas masa jabatan hakim atau perluasan komposisi pengadilan. Apa pun arahnya, yurisprudensi 2024 akan terus bergema dalam lanskap hukum dan politik AS hingga bertahun-tahun mendatang.
