Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian khusus terhadap pemasangan pagar tinggi di beberapa mal di Jakarta. Kebijakan estetika dan pengamanan tersebut disoroti karena dinilai memicu kesan seolah-olah situasi di Ibu Kota tidak aman. Guna meluruskan persepsi publik dan menjaga keindahan kota, Pramono berencana untuk segera berkoordinasi guna menertibkan pemasangan pagar-pagar tinggi tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Sabtu (1/8). Menurutnya, para pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti, hingga perkantoran tidak perlu memasang pagar secara berlebihan. Berdasarkan hasil koordinasi yang ia lakukan dengan aparat keamanan serta aparat penegak hukum, situasi keamanan di Jakarta saat ini dipastikan sangat kondusif.
Pramono juga mengungkapkan bahwa saat ini memang belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai batas ketinggian pagar untuk mal maupun perkantoran di Jakarta. Kendati demikian, ia memiliki visi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih terbuka dan hijau. Politikus tersebut berharap agar pagar tinggi tidak lagi menjadi elemen yang mendominasi tata ruang perkotaan di Jakarta. Rencana penataan ini nantinya hanya akan diterapkan di wilayah administratif Jakarta saja, sehingga koordinasi akan difokuskan pada pengelola properti yang berada di bawah yurisdiksi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Targetkan Penataan 50 RW Kumuh pada 2027
Di sisi lain, jaminan keamanan juga ditegaskan oleh pihak kepolisian untuk meredam kekhawatiran masyarakat. Polda Metro Jaya memastikan situasi di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) tetap aman dan kondusif di tengah maraknya perbincangan mengenai pagar tinggi di pusat perbelanjaan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyatakan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima surat pemberitahuan terkait adanya rencana aksi unjuk rasa atau demonstrasi di kawasan-kawasan tersebut.
Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan secara menyeluruh, Polda Metro Jaya melalui para direktur operasional tetap aktif melakukan pemantauan di dunia maya dan ruang digital. Upaya pengamanan ini juga melibatkan kolaborasi erat dengan jajaran Kodam Jaya dalam menjaga stabilitas teritorial. Selain itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri telah membentuk tim khusus bernama "preventive strike" di direktorat Polda Metro Jaya untuk memantau potensi kerusuhan. Pihak kepolisian juga meningkatkan intensitas patroli rutin, baik dalam skala kecil, sedang, maupun besar, terutama di wilayah-wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok yang berbatasan dengan Jawa Barat, dan Tangerang yang berbatasan dengan Banten.
Wapres Gibran Tinjau Proyek MRT Jakarta Fase 2A, Konstruksi CP 201 Capai 91 Persen
Tanggapan lain datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi di pusat perbelanjaan belum tentu berkaitan dengan situasi keamanan kota secara umum. Berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Sabtu (1/8), Shinta menilai langkah tersebut lebih merupakan kebijakan operasional dari masing-masing pengelola mal. Apindo sendiri belum memberikan perhatian khusus terhadap isu ini karena fenomenanya dinilai belum meluas dan sejauh ini baru terjadi di satu mal saja. Shinta menambahkan bahwa pihaknya belum menerima laporan dari pemilik maupun pengembang pusat perbelanjaan mengenai adanya masalah keamanan tertentu.
