Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi dan inventarisasi khusus untuk memeriksa kondisi bangunan sekolah. Langkah ini bukan sekadar respons atas insiden kerusakan parah di SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, melainkan koreksi fundamental tata kelola pembangunan sekolah di ibu kota. Pramono ingin memutus rantai pengawasan yang selama ini bercampur dengan kepentingan pemakai, dengan mengembalikan fungsi supervisi kepada instansi yang benar-benar memiliki kompetensi teknis.
Saat meninjau langsung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pada Jumat (24/7/2026), Pramono menyaksikan sendiri bagaimana kerangka bangunan yang didirikan tahun 2011 itu tidak dipersiapkan secara memadai. Dari pengamatan di lapangan, ia menyimpulkan bahwa cacat struktural sudah ada sejak awal konstruksi. Tim investigasi yang ia bentuk akan bertugas memeriksa kondisi riil setiap gedung sekolah yang ada, sekaligus melakukan inventarisasi menyeluruh untuk kebutuhan pembangunan ke depan. "Jangan sampai masalah seperti ini terulang lagi," pesannya, menekankan bahwa temuan di lapangan harus menjadi dasar perencanaan yang lebih matang.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 97,99 Persen
Keputusan yang paling mencolok adalah penegasan bahwa Dinas Pendidikan sama sekali tidak akan dilibatkan dalam pengawasan proyek fisik. Pramono menyatakan bahwa Dinas Pendidikan hanya berperan sebagai pengguna fasilitas, bukan pihak yang bertanggung jawab secara teknis terhadap konstruksi. Tugas pokok dan fungsi dinas tersebut adalah menyelenggarakan pembelajaran, bukan membangun gedung. Oleh karena itu, pendampingan dan supervisi teknis dialihkan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) serta Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Dua instansi ini dinilai memiliki keahlian dan wewenang yang sesuai untuk memastikan setiap bangunan sekolah berdiri kokoh dan aman.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan perbaikan 22 gedung sekolah. Keterbatasan anggaran membuat program itu harus dijalankan secara bertahap: 11 sekolah direhabilitasi pada 2026, dan 11 sisanya dianggarkan pada 2027. SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang sempat viral karena kerusakannya menjadi salah satu prioritas utama. Pramono memberi tenggat tegas, empat sekolah dengan kondisi terparah harus sudah mulai diperbaiki paling lambat September mendatang. Percepatan ini memperlihatkan bahwa gubernur tidak ingin menunda lagi; keselamatan ribuan siswa dan guru dipertaruhkan.
Pemprov DKI Targetkan Penataan 50 RW Kumuh pada 2027
Dengan memisahkan secara jelas peran antara pengguna dan pengawas, Pramono Anung tengah membangun kembali akuntabilitas di tubuh birokrasi. Selama ini, tumpang tindih kepentingan antara pemakai dan pengawas kerap membuat kelemahan konstruksi luput dari perhatian. Menjadikan Dinas Citata dan Bina Marga sebagai ujung tombak teknis diyakini akan mempersempit celah pembiaran seperti yang terjadi pada bangunan sekolah tahun 2011. Tim inventarisasi bentukan baru ini juga akan memetakan kebutuhan riil di seluruh wilayah Jakarta, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan ruang belajar yang layak, aman, dan tahan lama.
