PLN Gandeng Swasta Garap 262 Proyek PLTA dan PLTM hingga 2034

Keterlibatan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) dalam proyek energi hijau ini sangat dominan. Dari total 315 proyek hidro yang direncanakan dalam RUPTL, pengembang swasta mendapatkan alokasi untuk menggarap sebanyak 262 proyek. Secara rinci, pihak swasta dialokasikan untuk mengembangkan 48 proyek PLTA dengan kapasitas daya mencapai 9.441 MW. Selain itu, untuk proyek PLTM yang berskala lebih kecil, pihak swasta dipercaya untuk membangun 214 proyek dengan total kapasitas mencapai 1.110,16 MW.

Baca Juga

Wall Street Ditutup Bervariasi di Tengah Kemerosotan Saham SpaceX dan Sinyal Suku Bunga The Fed

Sementara itu, PT PLN (Persero) beserta entitas subholding-nya juga tetap mengambil peran dalam pembangunan fisik sebagian proyek hidro tersebut. PLN sendiri secara mandiri akan mengembangkan 7 proyek PLTA dengan total kapasitas sebesar 361 MW, serta 20 proyek PLTM dengan kapasitas daya sebesar 51,15 MW. Di sisi lain, subholding milik PLN juga mendapatkan porsi pengembangan, yaitu sebanyak 17 proyek PLTA dengan kapasitas total 698,1 MW serta 9 proyek PLTM dengan kapasitas daya mencapai 28,58 MW.

Dalam skema pengembangan ini, PLN memosisikan diri sebagai enabler atau penyedia sarana pendukung utama. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, pada hari Rabu (5/8). Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Indonesia Hydropower Summit yang diselenggarakan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Acara ini berlangsung di kantor pusat PLN yang berlokasi di Jakarta Selatan. Sebagai enabler, tugas utama PLN adalah menyiapkan infrastruktur jaringan transmisi yang memadai untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit swasta tersebut menuju jaringan listrik nasional.

Baca Juga

Mendag Respons Kendala Ekspor Nikel dan Timah Akibat Aturan Logam Tanah Jarang

Meskipun peta jalan pengembangan energi hidro ini telah disusun, realisasi proyek-proyek tersebut membutuhkan proses yang panjang dan bertahap. Setiap pembangunan proyek hidro harus melewati sejumlah tahapan krusial sebelum akhirnya dapat beroperasi secara komersial. Tahapan-tahapan penting tersebut meliputi pelaksanaan studi kelayakan, pengurusan perizinan yang diperlukan, proses lelang proyek, pembahasan perjanjian pembelian listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), hingga akhirnya mencapai tahap financial closing. Keberhasilan penyelesaian seluruh tahapan ini sangat menentukan tercapainya target kapasitas 11,7 GW pada tahun 2034.