Kabar mengejutkan datang dari menara Bank Indonesia. Di tengah badai depresiasi yang terus menekan nilai tukar rupiah, Perry Warjiyo memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia secara sukarela. Pengunduran diri yang diajukan sejak 25 Juli 2026 ini menandai berakhirnya kepemimpinan Perry lebih cepat, menyisakan pekerjaan rumah besar bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter nasional.
Keputusan mendadak ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Jakarta Pusat pada Senin (27/7). Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung oleh Perry kepada Presiden Prabowo Subianto. Guna mengisi kekosongan nakhoda di bank sentral, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti kini resmi ditunjuk sebagai penjabat sementara untuk mengawal kebijakan moneter dalam masa transisi kritis ini.
Langkah mundur Perry ini terjadi pada momen yang sangat krusial. Nilai tukar mata uang garuda tengah berada dalam tren melemah yang mengkhawatirkan, bahkan hampir menyentuh level psikologis baru di angka Rp18.000 per dolar AS. Padahal, dalam proyeksi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah mematok asumsi rupiah di kisaran Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar AS. Realitas di pasar yang sempat menyentuh rata-rata Rp16.900 sepanjang tahun berjalan menjadi tantangan berat yang kini harus dihadapi oleh Destry.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026

Sebelum memutuskan mundur, Perry sebenarnya sangat optimistis bahwa tekanan terhadap rupiah hanyalah fenomena musiman. Dalam rapat kerja bersama DPR pada Mei lalu, ia sempat meyakinkan publik bahwa pelemahan yang terjadi pada kuartal kedua merupakan siklus tahunan akibat melonjaknya permintaan dolar AS. Perry kala itu memprediksi rupiah akan kembali bertenaga dan menguat secara bertahap memasuki periode Juli hingga September 2026, sebuah keyakinan yang kini diuji oleh waktu dan pergantian kepemimpinan.
Sebagai bagian dari upaya terakhirnya, Perry telah merumuskan tujuh jurus pamungkas untuk menahan kejatuhan rupiah. Strategi tersebut meliputi peningkatan dosis intervensi valuta asing di berbagai pasar, menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selain itu, bank sentral juga menjaga likuiditas uang primer agar tetap tumbuh dua digit, yang tercatat sempat menyentuh angka 14,1 persen pada April 2026.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen

Jurus pengetatan juga diberlakukan pada transaksi spekulatif. Batas pembelian dolar AS tanpa dokumen pendukung (underlying) dipangkas secara agresif dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu, dan ditekan lagi hingga US$25 ribu. Langkah ini diperkuat dengan perluasan penggunaan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction) khususnya yuan China, serta pengawasan ketat terhadap transaksi korporasi besar. Kini, dengan mundurnya sang arsitek kebijakan, publik menanti apakah warisan strategi moneter ini mampu menyelamatkan rupiah di bawah kepemimpinan baru.






