Pengunduran diri Perry Warjiyo dari pucuk pimpinan Bank Indonesia menandai akhir dari sebuah era transformasi digital yang masif di bank sentral Indonesia. Keputusan mengejutkan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama jajaran Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Senin (27/7). Perry telah mengajukan surat pengunduran diri secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026, yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Guna menjaga kesinambungan roda organisasi, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti kini ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Bank Indonesia.
Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah situasi makroekonomi yang cukup menantang bagi perekonomian nasional. Saat ini, nilai tukar rupiah sedang berada dalam tren melemah dan kembali mendekati level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat. Meskipun Perry meletakkan jabatannya di tengah gejolak pasar valuta asing tersebut, ia meninggalkan warisan kebijakan yang sangat kuat. Selama masa kepemimpinannya yang membentang dari tahun 2018 hingga 2026, Perry telah meletakkan fondasi kokoh yang mengubah lanskap sistem pembayaran dan pasar keuangan domestik secara fundamental.
Salah satu warisan paling revolusioner yang dirasakan langsung oleh jutaan masyarakat Indonesia adalah peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS pada tahun 2019. Kebijakan ini menyatukan berbagai kode pemindaian dari penyedia jasa pembayaran yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu standar nasional yang terintegrasi. Di bawah arahannya, pemanfaatan QRIS bahkan menembus batas negara melalui kerja sama QRIS Antarnegara, yang memungkinkan masyarakat bertransaksi di luar negeri dengan mudah tanpa harus menukarkan uang tunai secara fisik.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Selain mempermudah transaksi ritel harian, Perry juga memperkuat infrastruktur pembayaran nasional lewat peluncuran BI-FAST. Sistem pembayaran ritel ini memungkinkan pengiriman dana secara real-time selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu dengan biaya transaksi yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Langkah ini secara signifikan mempercepat perputaran uang di sektor riil dan mendorong inklusi keuangan nasional ke tingkat yang lebih tinggi.
Di sektor moneter dan stabilitas nilai tukar, Perry memperkenalkan instrumen baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Instrumen ini dirancang untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjadi daya tarik bagi aliran modal asing agar tetap bertahan di dalam negeri. Perry juga mempersiapkan masa depan keuangan digital Indonesia dengan merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Cetak biru ini menjadi peta jalan penting bagi digitalisasi sistem pembayaran nasional, termasuk menjadi landasan hukum dan operasional bagi pengembangan Rupiah Digital.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Komitmen Perry untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional juga tecermin dari perluasan implementasi Local Currency Settlement (LCS). Meskipun skema ini telah diinisiasi pada akhir 2017 bersama Malaysia dan Thailand, Perry secara agresif memperluas jangkauan kerja sama ini sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Mei 2018. Melalui LCS, transaksi perdagangan dan investasi bilateral dapat diselesaikan dengan mata uang lokal masing-masing negara mitra, sehingga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi secara bertahap. Kini, tugas berat menjaga stabilitas rupiah di tengah badai global berada di pundak kepemimpinan baru, berbekal fondasi kokoh yang telah diwariskan Perry.
