Pemerintah Menghidupkan Kembali Koperasi Desa untuk Memangkas Rantai Distribusi Pangan

Jika menilik sejarah ke belakang, koperasi pernah menjadi kekuatan ekonomi yang sangat diperhitungkan. Pada masa kejayaannya hingga dekade 1980-an, koperasi tumbuh subur di berbagai sektor strategis melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Mereka mengelola pertanian, peternakan, perkebunan, hingga jalur distribusi hasil panen secara mandiri. Koperasi bahkan memiliki taji di sektor industri melalui Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) serta menguasai sektor keuangan dengan mendirikan Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Koperasi kala itu adalah wujud nyata dari konsep pembangunan desa yang demokratis.

Namun, badai krisis moneter pada akhir tahun 1990-an mengubah segalanya. Intervensi lembaga keuangan internasional melalui kesepakatan Letter of Intent dengan IMF memaksa Indonesia mengurangi peran negara dalam mengatur pasar. Akibatnya, arus liberalisasi ekonomi membuat mekanisme pasar bebas menjadi sangat dominan. Kondisi ini secara perlahan meminggirkan peran koperasi dan pelaku usaha mikro. Sektor swasta raksasa tumbuh semakin kuat dan menguasai jalur distribusi, sementara koperasi terjebak dan mengalami kemunduran yang signifikan.

Also Read

Pemerintah Siapkan Skema Baru Insentif Kendaraan Listrik demi Proyek Mobil Nasional

Kini, melalui KDKMP, pemerintah berkomitmen memutar balik arah jarum jam untuk membenahi ketimpangan tersebut. Ferry Juliantono menekankan bahwa penguatan kembali koperasi desa bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan menjadikan koperasi sebagai simpul utama penyaluran pangan dan subsidi, rantai pasok yang selama ini dikuasai segelintir spekulan dapat dipangkas. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat terkecil di pelosok desa.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap