Pemerintah Luruskan Aturan Ekspor Komoditas Tambang yang Mengandung Logam Tanah Jarang

Dampak dari koordinasi intensif tersebut segera terlihat beberapa hari kemudian. Melalui koordinasi lanjutan yang dilaksanakan pada Jumat, 31 Juli 2026, pemerintah memberikan kepastian kepada PT Sucofindo untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sebelumnya sempat tertunda akibat proses pemeriksaan kandungan mineral kritis tersebut. Sebagian besar dari laporan surveyor yang tertahan itu merupakan milik perusahaan eksportir komoditas penting seperti alumina, katoda tembaga, serta berbagai produk turunan nikel.

Baca Juga

Pemerintah Targetkan Rasio Kewirausahaan Nasional Capai 8 Persen pada 2045

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa produk hasil industri hilirisasi yang diekspor, seperti nikel dan tembaga, secara alami memang membawa kadar tertentu dari logam tanah jarang sebagai mineral ikutan. Bahlil mencontohkan komoditas Nickel Pig Iron (NPI) yang proses pengolahannya baru mencapai kisaran 40 persen hingga 50 persen. Dengan tingkat pemrosesan tersebut, di dalam NPI dipastikan masih terdapat kandungan komponen mineral lain yang ikut terbawa, termasuk unsur besi. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan domestik, di mana Indonesia saat ini belum memiliki fasilitas industri yang dirancang secara khusus untuk mengolah unsur LTJ yang terkandung sebagai produk sampingan tersebut.

Sebagai langkah antisipatif ke depan, pemerintah kini tengah menyusun pemetaan agar kegiatan ekspor produk hilirisasi dapat terus berjalan tanpa hambatan administratif yang merugikan pelaku usaha. Di sisi lain, tata kelola dan pengelolaan kandungan LTJ sebagai mineral kritis tetap harus diatur secara ketat agar nilai strategisnya terjaga. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan guna merumuskan rekomendasi batas kandungan LTJ pada produk yang layak ekspor.

Baca Juga

Uji Coba Tabung CNG 3 Kg Pengganti LPG Memasuki Tahap Akhir

Pembahasan mendatang akan dirancang secara komprehensif untuk menyusun regulasi teknis yang jelas. Agenda tersebut akan mencakup definisi operasional mineral ikutan, batas kadar maksimum untuk masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium yang terstandarisasi, mekanisme verifikasi di lapangan, hingga pedoman penerbitan laporan surveyor. Selain itu, pertemuan tersebut juga akan merumuskan pengaturan terkait komoditas yang mengandung unsur radioaktif alami atau Naturally Occurring Radioactive Material (NORM). Produk pertambangan dengan kandungan NORM ini dipastikan tetap dapat diekspor, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan pengujian keselamatan serta pengawasan ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.