Pemerintah Dorong Koperasi Masuk Pasar Karbon, Apa Untungnya?

Tujuan utama dari penyusunan skema pelibatan koperasi ini adalah untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih merata di tengah masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan karbon tidak hanya dinikmati oleh pihak korporasi swasta saja, melainkan dapat kembali dirasakan oleh rakyat banyak. Dengan memanfaatkan wadah koperasi, masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan atau mangrove diharapkan dapat menerima dampak ekonomi secara langsung dari upaya pelestarian lingkungan yang mereka lakukan sehari-hari.

Baca Juga

Pemkot Jayapura Pacu Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata untuk Masyarakat Asli Papua

Dalam skema yang tengah dipersiapkan ini, koperasi akan diberikan peran penting mulai dari pengelolaan lahan hingga transaksi perdagangan. Koperasi nantinya diperbolehkan untuk mengelola kawasan yang menghasilkan karbon, mendaftarkan unit karbon yang mereka kelola secara resmi ke Sistem Registri Nasional (SRN), hingga memperdagangkan unit karbon tersebut secara langsung di pasar karbon. Dengan demikian, proses administrasi dan perdagangan dapat dilakukan secara mandiri oleh koperasi tanpa harus bergantung penuh pada pihak ketiga.

Sejalan dengan rencana tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi di Indonesia memang akan terus didorong untuk masuk ke berbagai sektor strategis yang sebelumnya didominasi oleh badan usaha berskala besar. Ferry menggarisbawahi bahwa di tingkat global, koperasi sebenarnya memiliki kemampuan dan rekam jejak untuk masuk ke sektor-sektor besar. Sektor-sektor strategis tersebut selama ini sering kali dianggap hanya bisa dimasuki dan dikelola oleh badan usaha milik swasta maupun badan usaha milik negara saja.

Baca Juga

Menakar Peran Danantara di KSSK, Mengapa Hanya Memberi Masukan Tanpa Hak Suara?

Upaya mendorong koperasi masuk ke dalam bisnis pasar karbon ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan peran koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Langkah strategis ini dinilai sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Melalui penguatan peran koperasi di sektor-sektor strategis seperti pasar karbon ini, pemerintah berharap keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dapat terwujud secara lebih nyata di seluruh pelosok Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap