Apakah langkah pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara benar-benar mampu mendongkrak kepercayaan pelaku usaha global untuk menanamkan modal di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan di tengah upaya keras pemerintah memperkuat fundamental ekonomi nasional. Bagi para investor asing, kehadiran lembaga superholding investasi ini dinilai sebagai sinyal positif yang menegaskan keseriusan Indonesia dalam menata dan memperkuat kapasitas investasi domestik secara terintegrasi.
Salah satu tanggapan positif datang dari GMR Group, perusahaan multinasional asal India yang bergerak di sektor infrastruktur dan bandar udara. Business Chairman International Airports & Energy GMR, Srinivas Bommidala, menyatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah konkret yang memberikan optimisme tinggi bagi komunitas bisnis internasional. Berbicara kepada Media Indonesia di Visakhapatnam, India, Bommidala menekankan bahwa keberadaan Danantara menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memperluas jangkauan investasinya sekaligus memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha global.
Lembaga yang didirikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memikul tanggung jawab besar dengan mengelola aset yang diperkirakan mencapai sekitar 900 miliar dolar AS, atau hampir mendekati angka 1 triliun dolar AS. Menurut Bommidala, stabilitas politik dan ekonomi yang tercipta di bawah pemerintahan Presiden Prabowo turut menjadi faktor penentu yang meningkatkan keyakinan investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Optimisme ini kian diperkuat dengan adanya target mulainya perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun depan.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Keyakinan GMR Group bukan sekadar wacana, melainkan didasarkan pada komitmen investasi nyata yang telah berjalan. Saat ini, perusahaan asal India tersebut telah bermitra dengan PT Angkasa Pura II dalam mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu di Sumatera Utara. Kerja sama ini diwujudkan melalui pembentukan perusahaan patungan bernama PT Angkasa Pura Aviasi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) selama 25 tahun yang telah dimulai sejak 2022. Dalam kemitraan ini, GMR Airports memegang kepemilikan saham sebesar 49 persen, sedangkan PT Angkasa Pura II menguasai mayoritas saham sebesar 51 persen. Proyek strategis ini ditargetkan mampu mentransformasi Bandara Kualanamu menjadi salah satu hub penerbangan internasional utama di wilayah barat Indonesia sekaligus mempererat konektivitas dengan Asia Selatan.
GMR Airports Limited menyatakan ketertarikannya untuk terus memperluas ekspansi bisnis mereka di tanah air apabila pemerintah membuka peluang kerja sama yang lebih luas bagi sektor swasta dalam pengelolaan infrastruktur kebandarudaraan. Di sisi lain, Danantara sendiri kini tengah bergerak menyusun strategi jangka panjang. Bersama BP BUMN, lembaga ini sedang merumuskan peta jalan strategi transformasi BUMN untuk jangka waktu lima tahun ke depan guna mengoptimalkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Meskipun memicu optimisme, langkah integrasi Danantara ke dalam ekosistem keuangan negara tetap mengundang perhatian publik dan pelaku usaha domestik. Rencana pelibatan Danantara dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sempat menimbulkan kekhawatiran mengenai adanya pergeseran batas kewenangan antara otoritas pembuat kebijakan dan lembaga independen. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut memberikan perhatian pada rencana ini. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keikutsertaan Danantara di dalam KSSK murni hanya sebatas memberikan masukan dan rekomendasi, tanpa kewenangan yang dapat mengganggu fungsi pengawasan keuangan lainnya.
