Laju teknologi kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi yang kian pesat tidak hanya mengubah wajah industri global, tetapi juga memicu kekhawatiran baru bagi stabilitas tenaga kerja di Asia Tenggara. Di tengah disrupsi teknologi dan peralihan menuju ekonomi hijau, kelompok pekerja perempuan dinilai menjadi salah satu pihak yang paling rentan terdampak. Isu krusial ini mengemuka dalam agenda pelatihan kepemimpinan perempuan tingkat regional yang menyoroti kesiapan para pekerja perempuan menghadapi dinamika dunia kerja modern yang kian kompleks.
Dalam forum ASEAN TUC Women's Leadership Training 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Senin (27/7/2026), urgensi penguatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan disuarakan dengan lantang. Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa perubahan lanskap pekerjaan saat ini menuntut hadirnya sosok pemimpin yang inklusif. Menurutnya, kepemimpinan perempuan yang tangguh dan berani menjadi kunci untuk mengurai benang kusut ketimpangan gender di tempat kerja serta mengawal hak-hak pekerja di tingkat regional melalui solidaritas yang kuat.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Tantangan yang membayangi pekerja perempuan di era digital ini nyatanya tidak berdiri sendiri. Ketua Dewan Penasihat KSPSI yang juga menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memaparkan bahwa transformasi teknologi seperti kecerdasan buatan justru berpotensi memperlebar jurang persoalan klasik yang selama ini belum tuntas. Perempuan di dunia kerja masih harus bergulat dengan isu diskriminasi, ancaman pelecehan, minimnya akses untuk menduduki posisi strategis, hingga beban ganda dalam kehidupan rumah tangga dan profesional. Kepolisian pun berkomitmen menjaga iklim industri yang kondusif melalui penegakan hukum yang berkeadilan.
Guna merumuskan solusi atas persoalan tersebut, pelatihan yang digelar selama dua hari ini membekali para peserta dengan berbagai instrumen perlindungan diri dan advokasi. Para delegasi dari berbagai negara ASEAN dibekali pemahaman mendalam mengenai standar ketenagakerjaan internasional, kerangka hukum yang berlaku, hingga taktik menghadapi kejahatan di sektor ketenagakerjaan. Pendekatan interaktif seperti diskusi kelompok terarah (FGD), studi kasus, dan refleksi diri digunakan agar para peserta mampu menyusun rencana aksi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di negara asal masing-masing.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Diskusi intensif ini menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kebijakan penting, di antaranya Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, perwakilan KSPSI Ira Laila Budiman, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri. Kehadiran para tokoh ini mempertegas bahwa perlindungan pekerja perempuan di era AI memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Pada akhirnya, transisi menuju masa depan kerja yang serbadigital tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar pekerja perempuan, melainkan harus menjadi momentum untuk menciptakan kesetaraan yang lebih nyata di kawasan ASEAN.
