Pekerja Perempuan ASEAN Hadapi Tantangan Baru Era Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan

Tantangan yang membayangi pekerja perempuan di era digital ini nyatanya tidak berdiri sendiri. Ketua Dewan Penasihat KSPSI yang juga menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memaparkan bahwa transformasi teknologi seperti kecerdasan buatan justru berpotensi memperlebar jurang persoalan klasik yang selama ini belum tuntas. Perempuan di dunia kerja masih harus bergulat dengan isu diskriminasi, ancaman pelecehan, minimnya akses untuk menduduki posisi strategis, hingga beban ganda dalam kehidupan rumah tangga dan profesional. Kepolisian pun berkomitmen menjaga iklim industri yang kondusif melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

Guna merumuskan solusi atas persoalan tersebut, pelatihan yang digelar selama dua hari ini membekali para peserta dengan berbagai instrumen perlindungan diri dan advokasi. Para delegasi dari berbagai negara ASEAN dibekali pemahaman mendalam mengenai standar ketenagakerjaan internasional, kerangka hukum yang berlaku, hingga taktik menghadapi kejahatan di sektor ketenagakerjaan. Pendekatan interaktif seperti diskusi kelompok terarah (FGD), studi kasus, dan refleksi diri digunakan agar para peserta mampu menyusun rencana aksi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di negara asal masing-masing.

Also Read

Kredivo Tangguhkan Penagihan dan Nonaktifkan Debt Collector Terkait Kasus Purworejo

Diskusi intensif ini menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kebijakan penting, di antaranya Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, perwakilan KSPSI Ira Laila Budiman, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri. Kehadiran para tokoh ini mempertegas bahwa perlindungan pekerja perempuan di era AI memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Pada akhirnya, transisi menuju masa depan kerja yang serbadigital tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar pekerja perempuan, melainkan harus menjadi momentum untuk menciptakan kesetaraan yang lebih nyata di kawasan ASEAN.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap