Jayapura – Ketahanan bisnis konsultan di Papua kerap diuji oleh ketergantungan pada proyek pemerintah dan arus kas yang tak menentu. Menyadari kerentanan itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Papua bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengurus Provinsi INKINDO Papua membekali para pelaku usaha jasa konsultansi dengan literasi investasi pasar modal. Edukasi yang digelar di Jayapura ini bertujuan memperkuat strategi pengelolaan keuangan perusahaan agar lebih tahan terhadap guncangan.
Kepala Perwakilan BEI Papua, Kresna A. Payokwa, menguraikan bahwa perusahaan konsultan memerlukan perencanaan keuangan yang matang. Tanpa itu, keterlambatan pembayaran dari pemberi kerja, fluktuasi arus kas, dan kenaikan biaya operasional bisa langsung menggerus kelangsungan usaha. “Karena itu, kami mendorong pengelolaan keuangan yang lebih terencana, bijak, dan bertanggung jawab,” ujarnya usai kegiatan, Jumat.
Dalam sesi tersebut, para konsultan diarahkan untuk mulai memisahkan pos-pos keuangan secara tegas: dana operasional, dana darurat, dan dana investasi. Menurut Kresna, pemisahan ini memungkinkan setiap rupiah dikelola sesuai tujuan, jangka waktu, dan profil risiko masing-masing perusahaan. Dengan begitu, kebutuhan harian tidak akan saling mengganggu pos dana yang disiapkan untuk pengembangan jangka panjang.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Untuk memperluas wawasan, BEI dan OJK memperkenalkan sejumlah instrumen pasar modal, mulai dari reksa dana, obligasi negara, obligasi korporasi, exchange traded fund (ETF), hingga saham. Fokus utama bukan sekadar mengenalkan produk, melainkan menanamkan pemahaman tentang hubungan antara potensi imbal hasil dan tingkat risiko. Dengan begitu, perusahaan bisa memilih instrumen yang selaras dengan profil risikonya tanpa terjebak iming-iming keuntungan sesaat.
Edukasi ini juga menekankan agar perusahaan tidak mencampurkan dana operasional untuk investasi berisiko tinggi, serta menghindari keputusan yang hanya berbasis tren sesaat. Diversifikasi investasi menjadi prinsip yang dikedepankan untuk meminimalkan potensi kerugian. “Kami ingin pelaku usaha di Papua memahami investasi yang legal, aman, dan sesuai profil risiko, bukan yang spekulatif,” kata Kresna, seraya berharap kolaborasi semacam ini dapat terus berlanjut.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Ketua DPP INKINDO Papua, Novisca M. Anditiaman, menilai inisiatif ini sangat krusial bagi para anggota. Ia menekankan bahwa pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan investasi yang legal akan langsung mendongkrak kapasitas serta ketahanan perusahaan konsultan di tengah dinamika bisnis yang kerap berubah. “Kami berharap edukasi dan pendampingan semacam ini dapat terus diberikan agar konsultan Papua semakin berdaya secara finansial,” ucapnya.
Dengan bekal literasi investasi, konsultan di Papua diharapkan tak lagi sepenuhnya bergantung pada siklus proyek. Pasar modal kini hadir sebagai alternatif yang memungkinkan surplus usaha dikembangkan secara terukur, menjadi bantalan saat arus kas melambat, dan pada akhirnya menopang pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
