Pakar Minta Publik Kawal RUU Perampasan Aset demi Reformasi Hukum

Di tengah proses yang sedang berjalan ini, Hardjuno juga meminta agar masyarakat tidak mudah terjebak oleh berbagai informasi keliru atau menyesatkan yang beredar terkait RUU Perampasan Aset. Ia menekankan bahwa energi publik seharusnya tidak dihabiskan untuk memperdebatkan informasi yang tidak benar. Fokus utama masyarakat harus diarahkan pada pengawasan jalannya proses legislasi agar tetap berjalan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.

Baca Juga

Kronologi Kasus Bigmo, Promosi Vape yang Melibatkan Anak hingga Berujung Laporan Polisi

Menurutnya, hal yang jauh lebih penting untuk dipastikan saat ini adalah bagaimana proses pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI dapat berjalan secara terbuka dan akuntabel. Transparansi dalam setiap tahapan pembahasan akan melahirkan sebuah regulasi yang kredibel. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang benar-benar efektif dalam memulihkan aset-aset yang berasal dari hasil tindak pidana di tanah air.

Lebih lanjut, Hardjuno menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa adanya putusan pidana semestinya dibangun sebagai sebuah rezim hukum tersendiri. Penguatan mekanisme ini dinilai sangat penting agar negara memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengejar serta merebut kembali aset-aset yang berasal dari hasil kejahatan. Langkah perampasan aset ini memang harus diperkuat agar negara mampu memburu hasil kejahatan secara optimal, terutama dalam kasus korupsi serta tindak pidana ekonomi lainnya.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Ungkap Perkembangan Dua Laporan Kasus yang Menjerat Vicky Prasetyo

Pada akhirnya, Hardjuno menegaskan bahwa paradigma dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia sudah saatnya mengalami pergeseran yang mendasar. Upaya penegakan hukum tidak boleh lagi hanya berfokus pada sekadar menghukum pelaku kejahatan semata. Paradigma baru harus lebih menitikberatkan pada pemulihan aset hasil kejahatan itu sendiri. Melalui kehadiran RUU Perampasan Aset ini, diharapkan pemulihan aset hasil kejahatan dapat menjadi prioritas utama demi keadilan hukum di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap