Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial dalam upayanya melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, pemerintah berkomitmen menjadikan sektor perindustrian sebagai agenda utama selama lima tahun ke depan. Kebijakan ini dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik agar mampu menyentuh angka 8 persen. Guna membahas langkah konkret tersebut, forum Katadata Policy Dialogue menggelar diskusi bertema "Made in Indonesia: Membangun Daya Saing Industri yang Berkelanjutan" di Jakarta pada Selasa (28/7/2026). Forum ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara menuju Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2026.
Dalam forum tersebut, gagasan mengenai pergeseran paradigma industrialisasi nasional mengemuka secara kuat. Wakil Koordinator Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi, Dimas Muhamad, menekankan bahwa keberhasilan proses industrialisasi di tanah air tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar nilai investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Menurutnya, sekadar memproduksi barang di dalam negeri belum cukup untuk membawa perubahan struktural yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dimas menegaskan, "Made in Indonesia saja belum cukup. Yang kita butuhkan adalah Made by Indonesia. Kita harus memiliki perusahaan nasional yang mampu menyerap teknologi, berinovasi, dan menjadi global champion."
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Senada dengan pandangan tersebut, Managing Director Industrialization Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Ardy Muawin, menyatakan bahwa pola ekonomi lama tidak lagi memadai untuk masa depan Indonesia. Ketergantungan yang terus-menerus pada kegiatan ekspor komoditas sumber daya alam mentah serta pemanfaatan tenaga kerja murah tidak akan mampu membebaskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Oleh karena itu, melalui peran Danantara, pemerintah kini menerapkan pendekatan yang jauh lebih selektif dalam menjaring investor luar. Fokus utama dialihkan pada komitmen transfer teknologi serta pembentukan rantai pasok nasional yang kokoh. Danantara sendiri diposisikan sebagai motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi dan akselerasi industri melalui konsolidasi kekuatan badan usaha milik negara (BUMN).
Tantangan nyata dalam penguasaan teknologi ini diakui oleh para pelaku industri strategis nasional. President Director Indonesia Battery Corporation (IBC), Aditya F. Arif, memaparkan bahwa salah satu hambatan terbesar yang dihadapi industri dalam negeri saat ini adalah penguasaan teknologi manufaktur baterai secara mandiri. Untuk mengatasi kesenjangan teknologi tersebut, IBC saat ini menempuh langkah kemitraan taktis dengan sejumlah pemain global. Namun demikian, Aditya menegaskan bahwa kolaborasi dengan pihak asing tersebut diposisikan sebagai batu loncatan awal. Target jangka panjang dari kemitraan ini adalah membangun dan mematangkan kapabilitas teknologi nasional secara mandiri agar Indonesia tidak terus bergantung pada pihak luar.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Di sisi regulasi dan pembangunan infrastruktur pendukung, kolaborasi antara jajaran pemerintah dan para pelaku usaha terus diakselerasi. Kedua pihak kini mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri. Langkah ini diambil guna merealisasikan target-target pembangunan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sementara itu, untuk mendukung efisiensi anggaran dan fokus pembangunan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana pemerintah untuk menyerahkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala lebih besar kepada pihak swasta. Dengan pembagian peran ini, pemerintah dapat lebih memfokuskan sumber daya yang ada untuk mengawal agenda besar industrialisasi nasional yang berkelanjutan.
