Kekayaan alam yang melimpah kerap kali menidurkan suatu bangsa dalam zona nyaman. Indonesia, dengan cadangan nikel, tembaga, bauksit, hingga unsur tanah jarang yang melimpah, kini menghadapi kenyataan bahwa kekayaan tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Selama ini, gaung hilirisasi memang terdengar nyaring, namun hasil akhirnya baru menyentuh produk setengah jadi. Akibatnya, industri manufaktur dalam negeri masih harus bergantung pada impor komponen berteknologi tinggi untuk memenuhi kebutuhan produksi domestik.
Kesenjangan rantai pasok ini menjadi sorotan utama dalam forum Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue: From Minerals to Manufacturing yang diselenggarakan oleh Danantara Indonesia baru-baru ini. Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa Indonesia masih memiliki lubang besar pada sektor industri antara (intermediate industry) dan material maju (advanced materials). Dua sektor ini merupakan jembatan krusial yang menghubungkan hasil tambang mentah dengan industri manufaktur strategis seperti otomotif, elektronik, hingga pertahanan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, menekankan bahwa nilai tambah terbesar dari komoditas tambang sebenarnya berada pada rantai paling ujung, yakni produk akhir. Saat ini, nikel baru diolah menjadi feronikel atau nikel sulfat, tembaga menjadi katoda tembaga, dan bauksit menjadi alumina. Indonesia belum mampu memproduksi material teknologi tinggi secara mandiri, seperti silicon wafer, magnet permanen NdFeB, serta baja khusus. Ketergantungan ini membuat industri strategis nasional rentan terhadap fluktuasi rantai pasok global.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Selain ketergantungan pada material dasar, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan berat dalam memproduksi komponen aktif. Komponen penting seperti cip semikonduktor, sensor, modul komunikasi, hingga sistem manajemen baterai untuk kendaraan listrik masih harus didatangkan dari luar negeri. Tanpa adanya lompatan teknologi untuk memproduksi komponen-komponen presisi ini, cita-cita Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik dan kedirgantaraan global akan sulit terwujud secara mandiri.
Untuk mengatasi kebuntuan ini, pemerintah dituntut segera mengambil langkah konkret melalui kepastian hukum dan insentif. Menurut Bisman, para pelaku usaha di sektor material maju membutuhkan jaminan regulasi yang stabil serta insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik untuk menekan risiko investasi yang tinggi. Kebijakan investasi juga harus dirancang agar mewajibkan adanya transfer teknologi secara nyata dari mitra asing, bukan sekadar penanaman modal mentah. Langkah ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Sebagai langkah awal untuk menjawab tantangan tersebut, kolaborasi strategis mulai dijalin oleh sejumlah badan usaha milik negara. Kerja sama antara MIND ID, PT LEN Industri, PT Krakatau Steel, dan PT Perminas diharapkan mampu mempercepat pengembangan teknologi material maju di dalam negeri. Melalui aliansi ini, pasokan mineral kritis akan dioptimalkan untuk mendukung industri strategis nasional, mulai dari proyek kendaraan listrik nasional hingga sektor pertahanan dan kedirgantaraan. Keberhasilan kolaborasi ini kini sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah merespons kebutuhan regulasi di lapangan.
