Bagaimana kebocoran anggaran negara dapat dihentikan agar pembangunan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan lebih maksimal? Pertanyaan ini kerap muncul di tengah upaya pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Jawabannya terletak pada keseriusan dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta memperketat pengawasan di lapangan. Upaya ini menjadi semakin krusial mengingat Indonesia menargetkan perdagangan bebas dengan Uni Eropa mulai bergulir tahun depan.
Kebocoran fiskal di Indonesia terjadi pada dua sisi anggaran, yaitu penerimaan dan belanja negara. Piter Abdullah, ekonom sekaligus Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, menjelaskan bahwa kebocoran ini mewujud dalam berbagai bentuk. Mulai dari penerimaan pajak dan bea cukai yang belum optimal, penggelembungan nilai proyek, praktik korupsi, hingga proyek-proyek pemerintah yang akhirnya mangkrak. Piter mengungkapkan bahwa akumulasi potensi penerimaan negara yang hilang dan tidak terealisasi selama beberapa dekade terakhir telah mencapai angka ribuan triliun Rupiah.
Melihat besarnya potensi yang hilang tersebut, persoalan utama tampaknya tidak terletak pada ketiadaan aturan. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyatakan bahwa regulasi yang dimiliki Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai. Menurutnya, titik lemah yang menjadi penyebab utama kebocoran fiskal adalah efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di lapangan. Lemahnya aspek pengawasan ini tecermin dari data pengawasan internal, di mana terdapat lebih dari 1.100 hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Salah satu sektor riil yang menggambarkan tantangan kebocoran penerimaan ini adalah peredaran rokok ilegal. Saat ini, peredaran rokok ilegal diperkirakan telah menguasai sekitar 11 persen hingga 14 persen dari total pasar nasional. Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budi Prasetiyo, memaparkan bahwa produk-produk ilegal tersebut dapat dijual dengan harga jauh lebih murah karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai serta ketentuan regulasi lainnya. Sepanjang tahun 2025, Bea Cukai telah menindak sekitar 1,4 miliar batang rokok ilegal. Upaya penindakan terus berlanjut pada periode Januari hingga Juni 2026 dengan menyita sekitar 906 juta batang rokok ilegal. Di tengah penindakan yang masif ini, penerimaan cukai pada semester I tahun 2026 tercatat tumbuh sekitar 1 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Selain mengamankan penerimaan dari sektor cukai, pengawasan ketat di pintu masuk negara juga krusial untuk mencegah penyelundupan komoditas berbahaya yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Tim gabungan Bea Cukai Jambi bersama BNN Provinsi Jambi, misalnya, berhasil mengungkap jaringan narkotika melalui rangkaian Operasi Penindakan Berantas Sindikat Narkotika (Bersinar). Di tingkat nasional, kolaborasi antara BNN RI dan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai juga berhasil mengamankan enam orang tersangka beserta berbagai barang bukti. Kasus penyelundupan bahkan melibatkan oknum transportasi udara; Bea Cukai bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangkap seorang kopilot maskapai asing asal Malaysia di Bandara Soekarno-Hatta yang membawa 26 kilogram ekstasi dengan imbalan upah sebesar 50 ribu Ringgit.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Di sisi lain, fungsi pengawasan fiskal tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, melainkan juga pada pemberian insentif untuk mendorong perekonomian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan fasilitas kawasan berikat yang terbukti menjadi salah satu motor penggerak ekspor bagi industri kelapa sawit nasional. Ke depan, keberhasilan dalam menutup celah kebocoran anggaran ini akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan sinergi antarlembaga. Meskipun data penindakan menunjukkan volume yang besar, tantangan untuk memetakan seluruh titik kebocoran secara presisi di wilayah Indonesia yang luas tetap menjadi pekerjaan rumah yang dinamis bagi otoritas terkait.
