Menakar Peran Danantara di KSSK, Mengapa Hanya Memberi Masukan Tanpa Hak Suara?

Pembatasan peran Danantara ini juga memiliki implikasi hukum yang penting. Karena keterlibatannya hanya sebatas memberikan masukan tanpa hak suara, Purbaya menyatakan bahwa posisi Danantara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan revisi terhadap UU P2SK untuk mengakomodasi kehadiran lembaga ini dalam rapat-rapat koordinasi KSSK. Hal ini memastikan bahwa kerangka hukum yang mengatur stabilitas sektor keuangan tetap berjalan sesuai koridor yang ada tanpa hambatan regulasi baru.

Kehadiran perdana Danantara dalam forum KSSK ini diwakili langsung oleh jajaran kepemimpinannya. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria mengikuti rapat perdana tersebut. Momentum ini terjadi setelah adanya perubahan kepemimpinan di Bank Indonesia, di mana Perry Warjiyo telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Posisi tersebut kini dijabat oleh Destry Damayanti selaku Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia. Destry juga mengonfirmasi bahwa anggota resmi KSSK tetap terdiri dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Mengapa Australia Berencana Membangun Kilang Minyak Pertama Setelah Lebih dari 60 Tahun?

Meskipun baru pertama kali diikutsertakan, keterlibatan Danantara tampaknya akan menjadi agenda rutin di masa mendatang. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani membenarkan bahwa ini adalah kali pertama lembaga yang dipimpinnya masuk dalam forum koordinasi tersebut. Rosan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan yang diterima, Danantara diindikasikan akan terus dilibatkan dalam rapat koordinasi rutin KSSK yang diselenggarakan setiap bulan. Dengan pola koordinasi bulanan ini, Danantara diharapkan dapat terus memberikan perspektif dan masukan yang relevan bagi para pengambil kebijakan utama di sektor keuangan nasional.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap