Kementerian Keuangan menargetkan proses pengambilalihan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Whoosh selesai pada pertengahan September 2026. Saham tersebut diambil alih dari konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Langkah ini menjadi babak baru bagi kelanjutan proyek transportasi massal tersebut, terutama terkait rencana pembangunan rute perpanjangan kereta cepat Whoosh ke Surabaya yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan untuk mengambil alih kepemilikan saham tersebut didasari oleh minat pihak China yang masih tertarik untuk melanjutkan proyek perpanjangan kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Pengambilalihan saham sebesar 60 persen ini akan diserahkan kepada unit Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, seperti PT SMI, PT PII, PT SMF, LPDP, dan LMAN. Dengan skema ini, pembiayaan operasional dan kewajiban KCIC ke depan akan ditutup menggunakan keuntungan atau dividen dari SMV tersebut, sehingga tidak menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, saham 60 persen tersebut dikuasai oleh PT PSBI yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Pemerintah Masukkan Proyek MLFF ke Daftar Proyek Strategis Nasional Terbaru
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan belum dapat memberikan kepastian tanggal dimulainya proyek perpanjangan ke Surabaya tersebut. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memilih fokus pada penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terlebih dahulu. Restrukturisasi keuangan ini dijalankan secara paralel oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Allan, hasil restrukturisasi keuangan ini nantinya akan menjadi tolok ukur penting sebelum melangkah ke proyek perpanjangan jalur menuju Surabaya maupun Banyuwangi.
Hal senada disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. AHY menegaskan pentingnya memastikan proyek KCJB tuntas dan sehat secara finansial sebelum melangkah lebih jauh ke rencana pembangunan rute baru. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menekankan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ke depannya tidak boleh membebani APBN. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi transportasi berbasis rel, termasuk kereta kecepatan menengah (middle speed train) selain kereta cepat (high-speed train), dengan mempertimbangkan kelayakan investasi dan daya serap pasar.
Kemenkeu Terapkan Bea Masuk Antidumping untuk Kertas Karton Dupleks Impor
Meskipun demikian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan tetap berjalan. Menurut Luhut, pemerintah sedang menyelesaikan penyusunan aturan berupa peraturan presiden (perpres) agar dapat segera memulai studi bersama (joint study) dengan China. Luhut juga menyebut telah meminta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono untuk mengawal penyusunan perpres tersebut. Proyek perpanjangan ini sebenarnya telah terakomodasi dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Jika terealisasi, rute Jakarta-Surabaya ini diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh dari 10 jam menjadi 3,5 jam. Saat ini, PT KCIC tengah menyusun prastudi kelayakan dengan mempertimbangkan tiga opsi jalur, yaitu lintas selatan (Bandung-Surabaya via Kroya dan Yogyakarta sepanjang 629,5 km), lintas tengah, dan lintas utara.
