Beban utang mahasiswa di Amerika Serikat yang menembus lebih dari 1,7 triliun dolar terus menjadi ladang pertarungan kebijakan. Presiden Joe Biden meluncurkan rencana pengampunan massal hingga 20.000 dolar per peminjam pada 2022, tetapi Mahkamah Agung membatalkannya pada Juni 2023 dengan alasan kewenangan berlebih. Sejak keputusan itu, Gedung Putih mengalihkan strategi ke perbaikan program penghapusan utang yang sudah ada, memanfaatkan kewenangan regulasi yang dianggap lebih sempit namun tetap berdampak luas.
Hingga awal 2025, pemerintahan Biden telah menghapus utang senilai lebih dari 175 miliar dolar untuk sekitar 4,8 juta peminjam melalui berbagai jalur. Capaian ini sebagian besar berasal dari penyesuaian rekam jejak pembayaran pada program Pengampunan Pinjaman untuk Layanan Publik (PSLF) dan pembayaran berbasis pendapatan (IDR), serta penghapusan otomatis bagi peminjam dengan disabilitas total dan permanen. Pencapaian terbaru adalah peluncuran program Saving on a Valuable Education (SAVE) pada 2023, yang menggantikan REPAYE dan menawarkan pembayaran bulanan lebih rendah, bunga tidak terakumulasi bila cicilan lunas, serta percepatan pengampunan untuk pinjaman di bawah 12.000 dolar setelah 10 tahun pembayaran. Lebih dari 8 juta peminjam tercatat terdaftar dalam SAVE.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Namun, program SAVE segera menghadapi badai hukum. Serangkaian gugatan dari negara bagian yang dipimpin Partai Republik, dipusatkan di Kansas dan Missouri, menantang legalitas keringanan tersebut. Pada musim panas 2024, hakim federal menghentikan sementara ketentuan inti SAVE, dan Pengadilan Banding Sirkuit ke- kemudian memperluas pembekuan itu. Akibatnya, Departemen Pendidikan menghentikan pemrosesan setiap pengampunan di bawah aturan baru SAVE, sementara peminjam tetap dapat mengikuti rencana pembayaran dengan suku bunga yang dibekukan. Kasus ini diperkirakan akan bergulir hingga ke Mahkamah Agung, memperpanjang ketidakpastian.
Dampaknya langsung terasa oleh jutaan peminjam. Mereka yang telah mencapai ambang pengampunan di bawah SAVE terpaksa menunggu tanpa kejelasan waktu, sementara pusat layanan pinjaman kewalahan menangani keluhan. Di sisi lain, peminjam yang memenuhi syarat lewat PSLF atau IDR tradisional tetap dapat memperoleh penghapusan utang, sehingga menciptakan pemandangan yang timpang. Kembalinya kewajiban pembayaran pada September 2023 setelah moratorium pandemi juga menambah tekanan finansial, mendorong banyak rumah tangga untuk kembali menyusun ulang prioritas anggaran.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Ketidakpastian itu kini bertambah dengan pergantian kekuasaan. Donald Trump yang kembali menduduki Gedung Putih pada Januari 2025 pernah menyebut rencana Biden sebagai langkah ilegal dan tidak adil bagi mereka yang tidak berkuliah. Pemerintahan baru dapat memerintahkan peninjauan ulang atau bahkan penghentian program SAVE, sembari Kongres yang terbelah masih jauh dari konsensus untuk reformasi utang mahasiswa secara permanen. Di tengah silang kepentingan ini, para analis memprediksi bahwa masa depan pengampunan utang mahasiswa akan sangat bergantung pada pertempuran hukum yang masih berjalan, bukan semata inisiatif administratif.
