Maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar para kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini menjadi perhatian serius bagi berbagai kalangan, termasuk partai politik di Indonesia. Menanggapi fenomena penegakan hukum tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan pandangan penting mengenai peran dan tanggung jawab partai politik. Pernyataan ini disampaikan oleh Sarmuji di sela-sela acara Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan langsung di Aula Kantor DPP Partai Golkar yang berlokasi di Slipi, Jakarta, pada hari Senin (3/8).
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Sarmuji mengungkapkan pandangannya terkait maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah. Menurut Sarmuji, fenomena penegakan hukum yang sering terjadi ini dipengaruhi oleh faktor internal partai politik itu sendiri. Ia menilai bahwa maraknya kasus OTT terhadap para kepala daerah turut dipengaruhi oleh masih lemahnya pendidikan politik yang diberikan oleh setiap partai politik kepada para kadernya. Kurangnya bekal pendidikan politik ini dipandang menjadi salah satu celah yang perlu segera dibenahi agar kader tidak mudah terjerat kasus hukum.
Oleh karena itu, Sarmuji menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki kewajiban yang sangat penting untuk melakukan pendidikan politik secara mendalam. Tidak hanya itu, partai politik juga wajib melakukan proses rekrutmen kader yang memiliki integritas tinggi sejak awal. Proses rekrutmen dan pendidikan politik yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang kuat secara prinsip moral, sehingga saat dipercaya memimpin suatu daerah, mereka memiliki integritas yang kokoh dan tidak terjerumus ke dalam praktik korupsi yang dapat berujung pada operasi tangkap tangan oleh KPK.
KPK Geledah Rektorat Unsoed dan Rumah Tersangka, Sita Bukti Pengkondisian Mahasiswa Baru
Lebih lanjut, Sarmuji menekankan bahwa tanggung jawab partai politik terhadap kadernya tidak boleh berhenti begitu saja setelah kader tersebut berhasil menduduki jabatan publik. Selama ini, ada kecenderungan bahwa tugas partai seolah-olah hanya mempersiapkan kader untuk menempati posisi di pemerintahan. Namun, Sarmuji menegaskan bahwa partai politik sebenarnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara aktif terhadap para kader mereka, bukan hanya menyiapkan mereka untuk menduduki jabatan publik tersebut.
Selain masalah pendidikan politik dan pengawasan terhadap kader, Muhammad Sarmuji juga mengidentifikasi adanya persoalan mendasar lain yang sangat krusial untuk dievaluasi bersama. Masalah mendasar yang dimaksud adalah tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan dalam proses kontestasi di Indonesia. Menurutnya, mahalnya ongkos politik ini menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi integritas para kepala daerah dan perlu dievaluasi secara mendalam agar tidak terus menjadi beban yang memicu terjadinya pelanggaran hukum.
KPK Sita Bukti Pengondisian Penerimaan Mahasiswa Baru di Unsoed
Untuk mengatasi masalah mendasar tersebut, Sarmuji menyatakan bahwa akar persoalan mengenai tingginya ongkos politik ini harus ditilik bersama dan dicarikan solusi yang sebenar-benarnya. Langkah pencarian solusi ini harus dilakukan selama proses pembahasan undang-undang politik di tingkat legislatif. Secara khusus, ia menyoroti pentingnya membahas hal tersebut dalam perumusan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), sehingga akar persoalan biaya politik yang mahal ini dapat diatasi secara menyeluruh demi masa depan demokrasi yang lebih bersih.
