Maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar para kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini menjadi perhatian serius bagi berbagai kalangan, termasuk partai politik di Indonesia. Menanggapi fenomena penegakan hukum tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan pandangan penting mengenai peran dan tanggung jawab partai politik. Pernyataan ini disampaikan oleh Sarmuji di sela-sela acara Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan langsung di Aula Kantor DPP Partai Golkar yang berlokasi di Slipi, Jakarta, pada hari Senin (3/8).
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Sarmuji mengungkapkan pandangannya terkait maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah. Menurut Sarmuji, fenomena penegakan hukum yang sering terjadi ini dipengaruhi oleh faktor internal partai politik itu sendiri. Ia menilai bahwa maraknya kasus OTT terhadap para kepala daerah turut dipengaruhi oleh masih lemahnya pendidikan politik yang diberikan oleh setiap partai politik kepada para kadernya. Kurangnya bekal pendidikan politik ini dipandang menjadi salah satu celah yang perlu segera dibenahi agar kader tidak mudah terjerat kasus hukum.
