Kebanggaan akan nama besar yang melekat pada proyek hunian vertikal di koridor transportasi massal Jakarta pelan-pelan berubah menjadi kekecewaan yang dalam. Proyek LRT City, yang digadang-gadang menjadi simbol hunian modern terintegrasi, kini justru menjadi monumen janji yang tak kunjung tertunaikan. Setelah bertahun-tahun menyimpan asa, para pembeli unit di sejumlah titik seperti Cibubur, Ciracas, hingga Tebet akhirnya mengambil sikap tegas: mereka tidak lagi meminta apartemennya diselesaikan, melainkan menuntut agar seluruh dana yang telah mereka setorkan dikembalikan secara penuh.
Dalam sebuah pertemuan yang melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta jajaran PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) di Jakarta, gelombang kekecewaan itu meledak. Salah satu pembeli, Pande, mengungkapkan bahwa dirinya telah terikat transaksi sejak 2019. Keyakinannya saat itu begitu bulat bahwa anak usaha BUMN tersebut akan mampu menghadirkan hunian tepat waktu. Namun setelah tujuh tahun berlalu, yang tersisa hanyalah perasaan dikhianati. "Tujuh tahun bukan waktu yang sebentar," ucapnya lirih, menggambarkan betapa panjangnya penantian yang berujung pada permintaan tegas: kembalikan uang kami.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Nada frustrasi yang sama juga menggema dari para pembeli di klaster Cibubur. Adityo, salah satu konsumen, menyampaikan bahwa keputusan untuk meminta pengembalian dana sudah menjadi suara bulat di antara mereka. Ironisnya, keinginan untuk memutus hubungan kontrak ini tak direspons dengan semestinya. Upaya mereka mendatangi langsung kantor pusat pengembang hanya berujung pada pertemuan dengan petugas keamanan, tanpa satu pun perwakilan perusahaan yang bersedia menemui. Kekosongan kantor itu seolah menjadi cermin dari kekosongan progres di lapangan. Meskipun pihak ADCP sempat menyebut bahwa pondasi sudah mulai dikerjakan, para konsumen yang setiap hari melintas di area proyek hanya melihat hamparan rumput liar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan konstruksi.
Penderitaan para pembeli bertambah pelik bagi mereka yang memanfaatkan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen. Ajeng, seorang konsumen dari klaster Tebet, menjadi potret nyata beban ganda yang harus ditanggung. Ia telah menyetor dana sekitar Rp300 juta dengan cicilan bulanan yang tidak kecil. Semula, serah terima unit dijanjikan pada Mei 2025. Namun ketika ia mendatangi langsung lokasi proyek pada bulan Februari dan kembali lagi di bulan Mei, pemandangan yang ditemuinya sama persis: sunyi, tanpa aktivitas pekerja. Karena kepastian tak kunjung datang, Ajeng memutuskan untuk menyetop pembayaran cicilan dan mengajukan permohonan pembelian kembali unit kepada ADCP, yang lagi-lagi hanya berakhir sebagai surat tanpa balasan. Keputusan itu justru membawanya pada masalah baru. Pihak bank terus meneror, bahkan mengirim petugas penagihan hingga ke tempat ia bekerja, menciptakan rasa malu yang mendalam.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Krisis kepercayaan ini menandai babak baru dalam sengketa properti nasional, di mana konsumen tidak lagi sudi menunggu keajaiban. Nama besar pengembang dan lokasi strategis di sisi rel LRT tidak lagi mampu menjadi jaminan. Kini, yang tersisa hanyalah perhitungan rugi dan desakan agar seluruh uang yang telah menjadi angan-angan itu kembali ke tangan para pemiliknya.
