Rencana pembangunan portal digital baru untuk pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik dari parlemen. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Irma Suryani Chaniago, secara tegas meminta agar lembaga tersebut membatalkan rencana proyek pengadaan portal pemantauan baru. Politikus dari Partai NasDem ini menyampaikan keberatan tersebut secara langsung di kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026.
Menurut penjelasan Irma, pengadaan sistem pemantauan digital yang baru tersebut merupakan langkah yang tidak efisien dan berpotensi memicu pemborosan anggaran. Ia menggarisbawahi bahwa BGN sebetulnya telah memiliki sistem peninjauan (review) tersendiri untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah berjalan. Legislator dari Partai NasDem ini menyatakan bahwa sistem pengawasan yang sudah ada tersebut memiliki fungsi yang sama dengan sistem baru yang hendak dibangun oleh BGN di era kepemimpinan Sudaryono. Irma pun mendesak agar anggaran negara yang dialokasikan untuk program gizi ini tidak disia-siakan untuk membiayai proyek pengadaan teknologi yang memiliki fungsi serupa.
DPR Minta Pemerintah Sosialisasikan Program Tapera secara Masif
Sebelumnya, rencana pembuatan sistem digital baru untuk pemantauan program Makan Bergizi Gratis ini dipaparkan oleh Kepala BGN, Sudaryono, pada Senin, 27 Juli 2026. Politikus dari Partai Gerindra tersebut menerangkan bahwa sistem pemantauan baru ini dirancang untuk memberikan transparansi yang lebih tinggi kepada masyarakat, khususnya para orang tua murid. Melalui portal digital ini, para orang tua nantinya dapat melacak secara langsung sekolah mana saja yang mendapatkan jatah layanan makanan gizi gratis, menu apa saja yang disajikan kepada anak-anak mereka, lokasi dapur tempat makanan tersebut diolah, hingga nama kepala dapur yang bertanggung jawab atas kualitas masakan tersebut. Sudaryono berargumen bahwa sistem digital yang ada sebelumnya masih sangat terbatas dan lebih banyak dioperasikan secara manual, sehingga memerlukan pembaruan sistem yang lebih terintegrasi.
Meskipun rencana tersebut ditujukan untuk transparansi, Irma Suryani Chaniago memandang bahwa BGN seharusnya memusatkan perhatian pada kendala teknis yang terjadi di lapangan. Anggota Komisi IX DPR RI ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya temuan di mana dapur-dapur penyedia Makan Bergizi Gratis melaksanakan proses produksi serta distribusi makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan. Menurut Irma, masalah kualitas makanan di lapangan merupakan hal krusial yang berhubungan langsung dengan kesehatan anak-anak penerima manfaat, sehingga tidak boleh diabaikan demi memprioritaskan proyek sistem digital baru.
Perkembangan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah
Untuk mengatasi masalah tersebut, Irma menyarankan agar dapur-dapur yang tidak mampu memenuhi standar operasional segera ditangguhkan sementara waktu. Langkah penangguhan operasional ini dinilai sangat penting untuk melindungi para penerima manfaat agar tidak dirugikan oleh pasokan makanan yang di bawah standar kelayakan. Dengan demikian, legislator NasDem ini berharap BGN dapat lebih fokus pada perbaikan kualitas layanan fisik dan pengawasan ketat di lapangan, ketimbang mengalokasikan anggaran negara untuk pengadaan portal pemantauan baru yang fungsinya dinilai tumpang tindih dengan sistem yang sudah dimiliki oleh lembaga tersebut.
