Di tengah catatan produksi perikanan yang tinggi dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, geliat masyarakat pesisir justru menyimpan paradoks memilukan. Setelah menyentuh titik cerah pada komoditas padi dan jagung, pemerintah kini membidik sasaran baru: nelayan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kelompok yang sehari-hari menaklukkan samudra itu kini tercatat sebagai warga paling miskin di Indonesia. Pernyataan ini ia lontarkan dalam Dialog Sidang Pleno VII bertema Ketahanan dan Kedaulatan Pangan di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
“Yang paling miskin di Indonesia sekarang itu nelayan,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan peserta forum. Angka di balik klaim itu cukup dingin: nilai tukar nelayan pada tahun yang sama masih tercekat di level 103. Rasio itu menunjukan bahwa pendapatan yang diterima belum mampu mengimbangi beban pengeluaran rumah tangga pesisir. Kesejahteraan mereka, menurut Menko Pangan, ibarat perahu bocor di tengah gelombang—bertahan, namun jauh tertinggal dari pelaku usaha lain yang telah menikmati perbaikan harga dan akses pasar.
Membedah akar masalah, Zulkifli Hasan menilai bahwa tantangan terbesar nelayan bukan soal menjaring ikan. Mereka sangat terampil membaca musim dan letak kawanan. Kelemahan fundamental justru muncul saat hasil tangkapan sudah berada di dermaga. Posisi tawar yang timpang membuat harga ditentukan oleh segelintir tengkulak yang menguasai rantai dingin dan permodalan. Ikan bernilai pasar Rp 20 ribu kerap dihargai separuhnya. Karena tidak memiliki tempat penyimpanan dan terdesak kebutuhan, nelayan terpaksa melepas barang dengan merugi. Situasi ini melanggengkan jerat utang berbunga tinggi yang menjadikan sang penangkap ikan sebagai bawahan abadi pemodal.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Potret kontras diperlihatkan oleh negara-negara tetangga. Thailand, Vietnam, dan China, kata Zulkifli Hasan, telah lama merangkul nelayan melalui ekosistem yang terpadu. Pasar lelang yang transparan, pabrik es yang merata, gudang berpendingin, serta dukungan logistik pemasaran menjadi tameng agar harga tidak dijatuhkan sepihak. Berpijak pada model itu, pemerintah mencanangkan pembangunan 2.000 kampung nelayan. Proyek ini menjadi strategi besar yang digeber tahun ini hingga tahun depan untuk merekayasa ulang wajah ekonomi pesisir.
Kampung nelayan tidak sekadar deretan rumah di tepi air. Setiap titik akan dilengkapi balai lelang, pabrik es, fasilitas penyimpanan dingin, serta stasiun pengisian bahan bakar khusus solar bersubsidi. Infrastruktur itu memungkinkan nelayan menunda penjualan saat harga sedang terpuruk. Jika dalam dua hari nilai ikan belum juga bangkit, Koperasi Nelayan Merah Putih akan muncul sebagai pembeli siaga dengan harga yang tetap memberi keuntungan. Lewat jalur inilah hasil laut kemudian disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis, menciptakan rantai pasok yang pendek dan pasti.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Zulhas menaruh harap agar kisah sukses petani padi dan jagung dapat terulang di atas geladak perahu. Ia pun memohon doa dari para kiai dan peserta forum agar nilai tukar nelayan bisa terdongkrak dalam tempo dua tahun. “Insya Allah, dalam 2027 ini bisa kita selesaikan,” katanya, menutup paparan dengan optimisme yang kini sedang diuji di ribuan pesisir Nusantara.
