Di balik dapur rumah tangga dan warung makan sederhana, ada gelisah yang tak kunjung reda dari para peternak ayam rakyat. Mereka bukan sekadar berhadapan dengan cuaca atau penyakit, melainkan dengan struktur biaya yang mencekik leher. Harga pakan yang terus menjulang dan anak ayam umur sehari atau day old chick (DOC) yang kian mahal telah lama menjadi hantu yang membayangi kandang-kandang rakyat. Di sisi lain, harga jual ayam hidup di tingkat kandang kerap kali anjlok tanpa ampun, menciptakan ketimpangan yang menggerus modal dan harapan. Di tengah impitan itulah, para peternak menaruh secercah asa pada sebuah kursi yang masih kosong: jabatan Wakil Menteri Pertanian.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Kusnan, dengan nada yang memantulkan kelelahan tetapi tetap terukur, membeberkan persoalan ini secara terbuka. Ia menekankan bahwa sektor peternakan memerlukan perhatian yang jauh lebih besar dari yang selama ini diberikan. Persoalan yang dihadapi bukan sekadar angka produksi yang harus terus didongkrak. Ada benang kusut antara mahalnya sarana produksi peternakan, fluktuasi harga hasil ternak yang tak terprediksi, dan posisi tawar peternak rakyat yang selalu terpinggirkan. Semua itu, menurutnya, menuntut kebijakan yang bukan hanya tepat secara teori, melainkan lahir dari pemahaman langsung atas kondisi lapangan.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Pembangunan peternakan ke depan, Kusnan mengingatkan, tidak lagi bisa semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi. Narasi besar tentang pemenuhan protein hewani nasional akan kehilangan fondasinya jika tata kelola yang adil tidak dibangun. Ketahanan pangan nasional hanya akan menjadi slogan kosong apabila jutaan peternak rakyat sebagai tulang punggung produksi terus berjuang sendirian tanpa kepastian usaha. Keberlanjutan menjadi kata kunci yang kini bergema: bagaimana memastikan bahwa mereka yang setiap hari menjaga hidup-mati ayam di ribuan kandang bisa tetap bertahan dan mewariskan usahanya, bukan justru berguguran satu per satu.
Maka, desakan agar kekosongan kursi Wakil Menteri Pertanian segera diisi bukanlah sekadar urusan birokrasi. Bagi para peternak, momen ini menjelma menjadi kesempatan emas untuk menempatkan sosok yang benar-benar membaca denyut nadi sektor peternakan. Indonesia, tegas Kusnan, membutuhkan figur yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga mengakar dalam memahami dinamika hulu hingga hilir. Sosok itu harus memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dialami peternak rakyat, mampu menjadi jembatan kokoh antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas peternak. Integritas dan rekam jejak di bidang peternakan menjadi syarat yang tak bisa ditawar, agar kebijakan publik yang digulirkan tidak lagi terasa asing di telinga mereka yang paling terdampak.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Dengan adanya keterwakilan sektor peternakan di tingkat pimpinan Kementerian Pertanian, harapan akan percepatan penyelesaian masalah strategis pun membesar. Mulai dari stabilisasi harga sarana produksi peternakan, penguatan distribusi DOC, pengendalian penyakit hewan yang kerap menghantui, hingga pengembangan hilirisasi produk peternakan yang menjanjikan nilai tambah. Peternakan, dalam keyakinan para peternak, adalah salah satu pilar kokoh ketahanan pangan bangsa. Pilar itu kini menanti sosok pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki keberpihakan yang jernih terhadap kemajuan peternakan nasional. Di situlah, kursi yang masih lengang itu menjadi simbol sekaligus ujian: seberapa serius negara menempatkan peternak rakyat sebagai garda terdepan pangan, bukan sekadar pelengkap statistik produksi.
