Aktivitas pemanenan kelapa sawit di wilayah Kalimantan dan Sumatra kini tengah menghadapi hambatan serius. Para pelaku usaha dan petani di lapangan harus menghadapi kenyataan pahit akibat kenaikan harga bahan bakar serta kelangkaan pasokan yang terus terjadi. Kendala operasional di tingkat tapak ini terjadi di tengah tren positif harga komoditas di pasar global, di mana kontrak berjangka minyak sawit acuan Malaysia tercatat mengalami kenaikan lebih dari 15 persen sepanjang tahun ini. Kontras antara tingginya harga pasar dan sulitnya operasional di lapangan memicu kekhawatiran akan keberlanjutan pasokan.
Sumatra memegang peranan yang sangat vital dalam industri kelapa sawit nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, wilayah Sumatra menyumbang sekitar 55 persen dari total produksi minyak sawit di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar itu, gangguan apa pun yang terjadi pada aktivitas panen di Sumatra, begitu pula di Kalimantan, akan berdampak besar pada pasokan kelapa sawit secara keseluruhan. Kelangkaan bahan bakar minyak dan lonjakan harga membuat biaya angkut serta operasional alat pemanen membengkak, sehingga mengganggu kelancaran distribusi buah sawit dari kebun ke pabrik pengolahan. Di Sumatra, keterbatasan pasokan solar sejak pertengahan Juli memaksa petani memperpanjang interval panen menjadi delapan hingga 12 hari.
Kondisi serupa juga membayangi negara tetangga, Malaysia. Wilayah Sabah dan Sarawak merupakan pilar utama produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di negara tersebut. Secara akumulatif, gabungan dari Sabah dan Sarawak menyumbang sekitar 43,9 persen dari total produksi CPO Malaysia yang mencapai angka 20,28 juta metrik ton. Ketergantungan industri kelapa sawit Malaysia pada kedua wilayah ini membuat fluktuasi biaya energi di sana menjadi isu yang sangat sensitif bagi pasar global.
BPJPH Dorong Sertifikasi Halal Gratis UMK Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Di Malaysia, kebijakan bahan bakar menjadi faktor penentu yang memicu tekanan bagi para produsen. Harga solar nonsubsidi di Sabah dan Sarawak dilaporkan melonjak drastis hingga hampir 120 persen. Kenaikan yang sangat tinggi ini memaksa para pelaku industri mencari alternatif, namun pilihan yang tersedia sangat terbatas. Pemerintah Malaysia sebenarnya menyediakan skema bantuan berupa solar bersubsidi dengan harga 2,10 ringgit atau setara dengan 0,66 dolar AS per liter. Kebijakan subsidi ini diharapkan dapat meringankan beban operasional di sektor perkebunan.
Meskipun demikian, kebijakan subsidi solar tersebut memiliki batasan yang ketat. Pemerintah Malaysia membatasi alokasi solar bersubsidi maksimal 200 liter per bulan untuk setiap petani. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai karena kebutuhan operasional rata-rata petani mencapai setidaknya 500 liter per bulan. Akibatnya, para petani terpaksa mengurangi frekuensi panen mereka demi menekan biaya operasional di tengah medan geografis yang berat di pedalaman Sabah dan Sarawak.
Pemerintah Jamin Ekonomi Tetap Terkendali Pascakenaikan PPN 12 Persen
Selain kendala pasokan bahan bakar, industri kelapa sawit di kedua negara juga dibayangi oleh tantangan cuaca. Potensi terjadinya fenomena El Nino diperkirakan dapat mengurangi curah hujan dan menurunkan hasil panen secara signifikan. Kombinasi antara krisis energi dan tantangan iklim ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan produksi minyak sawit di Indonesia dan Malaysia.
