KPK Temukan Uang Tunai Empat Miliar Rupiah di Rumah Kepala Dinas PUPR Bengkulu

Operasi senyap yang dilakukan penyidik tidak hanya menyasar kediaman Noprisman. Tim KPK juga mendatangi kantor serta rumah milik pihak swasta yang bergerak di sektor penyediaan alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Dari serangkaian penggeledahan tersebut, petugas menyita berbagai dokumen penting, bukti elektronik, dan puncaknya adalah temuan uang tunai Rp4 miliar yang disimpan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu tersebut. Keberadaan uang dalam jumlah fantastis ini memperkuat dugaan adanya penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Also Read

Kronologi Berpulangnya Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw

Kasus ini sebenarnya bermula dari jeratan hukum yang menimpa Bupati Rejang Lebong nonaktif, M Fikri Thobari. KPK menetapkan Fikri sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dengan total nilai mencapai Rp1,7 miliar dari berbagai proyek pembangunan di wilayahnya. Penyelidikan yang terus berkembang akhirnya menuntun para penyidik pada indikasi keterlibatan pihak lain yang lebih luas, termasuk pejabat di tingkat kota yang bertetangga dengan Rejang Lebong.

Selain menyeret sang bupati nonaktif, kasus suap pengadaan barang dan jasa ini juga melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong, Hary Eko Purnomo. KPK telah menetapkan Hary beserta tiga orang lainnya dari sektor swasta sebagai tersangka. Hubungan erat antara birokrat dan pengusaha dalam proyek-proyek daerah disinyalir menjadi pintu masuk utama terjadinya praktik rasuah yang sistematis ini.

Also Read

Tragedi Nasi Uduk Berujung Maut di Jalan Tambak Menteng

Penggeledahan di rumah Noprisman dan penemuan uang Rp4 miliar ini memicu pertanyaan besar mengenai seberapa luas jaringan korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Temuan uang tunai yang jumlahnya jauh melampaui nilai suap awal Bupati Rejang Lebong mengindikasikan adanya potensi skandal yang lebih besar. KPK kini terus mendalami seluruh barang bukti yang disita demi mengurai benang kusut korupsi yang melibatkan lintas wilayah administrasi tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap