KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Jadi Operasi Tangkap Tanggan Ke-18 di Tahun 2026

Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK memiliki waktu maksimal selama 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal serta menentukan status hukum lanjutan bagi Anom Widiyantoro. Sebelum terjadinya penangkapan ini, KPK sebenarnya sempat menggelar rapat koordinasi terkait pencegahan korupsi bersama Bupati Pemalang dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Pemalang di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti tiga titik yang dinilai sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang, yaitu sektor penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Dalam kesempatan koordinasi pencegahan korupsi tersebut, Bupati Pemalang juga sempat menyatakan bahwa jajarannya telah memetik pelajaran berharga dari peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang periode 2021-2025. Namun, penangkapan Anom Widiyantoro pada akhir Juli 2026 ini menambah daftar panjang operasi penindakan KPK. Kasus ini sekaligus tercatat sebagai operasi tangkap tangan yang ke-18 yang dilancarkan oleh KPK sepanjang tahun 2026.

Baca Juga

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK

Sepanjang tahun 2026, KPK terbilang sangat aktif melakukan operasi senyap di berbagai wilayah Indonesia. Rangkaian OTT di tahun ini diawali pada tanggal 9 hingga 10 Januari 2026, di mana penyidik mengamankan delapan orang. Operasi perdana tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk periode 2021-2026. Masih pada bulan Januari 2026, KPK berturut-turut melakukan OTT kedua dengan menangkap Wali Kota Madiun Maidi, disusul OTT ketiga yang menjaring Bupati Pati Sudewo.

Memasuki bulan Februari 2026, KPK melancarkan OTT keempat dengan menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada bulan yang sama, lembaga antirasuah ini juga menggelar OTT kelima untuk menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal, yang saat itu tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Tak lama setelah itu, pada OTT keenam, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan.

Intensitas penindakan terus berlanjut pada bulan Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Pada periode ini, KPK menangkap tiga kepala daerah dalam operasi yang terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Selanjutnya, pada bulan April 2026, KPK melaksanakan OTT ke-10 yang menjaring Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah sempat tidak mencatatkan adanya aktivitas OTT sepanjang bulan Mei 2026, KPK kembali bergerak aktif pada bulan Juni 2026.

Baca Juga

Linimasa 18 Operasi Tangkap Tangan KPK Sepanjang 2026, Puluhan Pejabat dan Kepala Daerah Terjaring

Pada bulan Juni 2026 tersebut, terjadi dinamika di mana Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK setelah adanya operasi tangkap tangan. KPK kemudian menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12, disusul penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam OTT ke-13 yang merupakan pengembangan dari operasi sebelumnya. Pada OTT ke-14, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby juga memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang.

Tren penindakan ini terus berlanjut pada bulan Juli 2026. Sebelum menangkap Bupati Pemalang, KPK terlebih dahulu mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim dalam OTT ke-15, disusul penangkapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani pada OTT ke-16, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada OTT ke-17. Penangkapan Anom Widiyantoro kini menjadi penutup dari rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang bulan Juli 2026, sekaligus menjadi penegasan atas komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap