Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Toyota Pajero Sport dari Suci Nitia Edward (SNE), yang merupakan istri kedua dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Penyitaan kendaraan ini dilakukan oleh tim penyidik KPK pada hari Senin, 27 Juli 2026. Mobil tersebut kini tengah dalam proses pengiriman menuju Jakarta dengan menggunakan mobil derek (towing) untuk dijadikan barang bukti.
Tindakan hukum ini berkaitan erat dengan penanganan kasus dugaan suap dalam proses lelang jabatan yang menjerat Bupati Suhardiman Amby. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menerangkan bahwa penyitaan mobil mewah ini dilakukan setelah penyidik mendalami adanya dugaan suap berupa kendaraan Pajero Sport. Transaksi tersebut diduga terjadi saat tersangka Zulkarnaen, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing, masih menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kuansing.
Dalam perkara ini, KPK menaruh perhatian khusus pada proses lelang jabatan yang diikuti oleh Zulkarnaen. Penyidik mendalami keterangan seputar jalannya proses lelang jabatan Zulkarnaen saat terpilih sebagai Kepala Dinas PU Kuansing pada tahun 2023, serta proses lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah pada tahun 2025. Terkait hal ini, Suci Nitia Edward telah dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Kejaksaan Agung Sita 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon
Selain memeriksa istri kedua Bupati Kuansing, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain untuk memperkuat pembuktian. Saksi-saksi tersebut meliputi perwakilan dari PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Cabang Pekanbaru, pihak swasta bernama Dasman dan Herawati, serta Direktur PT Mas Kirana Pekanbaru Money Changer yang berinisial AH. Penyidik menggali keterangan dari para saksi ini mengenai aktivitas penukaran uang di money changer yang diduga kuat dipergunakan untuk memberikan dana kepada pihak tertentu di Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Penyidikan berlanjut pada hari Selasa, 28 Juli, dengan memeriksa beberapa pejabat daerah dan pihak terkait lainnya. KPK meminta keterangan dari Fahdiansyah (FAH) selaku Asisten Pemerintahan Pemkab Kuansing, dan Fauzan Abdillah (FZ) yang merupakan ASN Pemerintah Provinsi Riau. Keduanya diperiksa terkait transaksi penukaran uang ke money changer yang dilakukan atas perintah FAH. Di samping itu, Kepala Desa Setiang bernama Rasid Asmianto (RSD) turut diperiksa mengenai pengumpulan uang untuk Bupati yang kemudian diserahkan kepada pihak Kementerian Kehutanan. Saksi dari pihak swasta, Tri Kurniawan (TKA), juga dimintai keterangan terkait penukaran uang di money changer tersebut.
KPK Geledah Rektorat Unsoed dan Rumah Tersangka, Sita Bukti Pengkondisian Mahasiswa Baru
KPK juga mengarahkan pemeriksaan kepada sejumlah pengurus Koperasi United Desa (KUD) Prima Sehati. Mereka yang diperiksa adalah Bendahara KUD Prima Sehati Julhensa (JHS), Wakil Ketua KUD Prima Sehati yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kuansing Edi Wandra (EDW), serta seorang anggota koperasi bernama Saparudin (SPR). Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mendalami keterangan dari para saksi tersebut mengenai pemberian sejumlah uang dalam pecahan Dollar Singapura (SGD) kepada pihak Kementerian Kehutanan. Penyidik juga masih mendalami apakah uang SGD yang diberikan tersebut sudah dikembalikan seluruhnya atau belum.
Meski demikian, terdapat beberapa saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik pada pemeriksaan hari Selasa tersebut. Saksi-saksi yang mangkir adalah Juprizal (JUP), Hendra Siswanto (HDS), dan Fajri (FJR) dari pihak swasta, serta Rafiza Pratama (RFZ) yang merupakan anak dari Juprizal. Budi Prasetyo menegaskan bahwa saksi-saksi yang tidak hadir ini diduga mengetahui informasi penting mengenai pengembalian uang dari Kementerian Kehutanan yang dilakukan melalui Ajudan Menteri Kehutanan. Oleh karena itu, KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap mereka.
